Indonesia Emas atau Cemas? Menagih Keadilan di Masa Muda Bangsa

Artikel981 Dilihat

Indonesia Emas atau Cemas? Menagih Keadilan di Masa Muda Bangsa

Oleh: Fahmi Arsyad

Wakil Sekretaris Jendral Bidang Kesehatan Masyarakat PB HMI

Menatap tahun 2045, kita sering dibuai oleh mimpi indah tentang “Indonesia Emas”. Sebuah visi di mana negeri ini berdiri sejajar dengan raksasa dunia tepat di usia satu abadnya. Namun, mari sejenak kita letakkan jargon-jargon manis itu dan bicara jujur tentang realitas hari ini. Apakah kita benar-benar sedang berlari menuju emas, atau justru sedang berjalan di tempat sambil menyimpan cemas?

Saat ini, kita sedang berada di puncak gelombang Bonus Demografi. Sederhananya, negara kita sedang “banjir” anak muda produktif. Secara teori ekonomi, ini adalah tiket emas. Logikanya, makin banyak orang yang bekerja dibanding yang pensiun, makin cepat negara itu kaya. Tapi, teori di atas kertas sering kali kalah telak dengan kenyataan di jalanan. Di lapangan, bonus ini terasa seperti pisau bermata dua. Jika salah urus, alih-alih panen raya, kita malah akan menuai bencana pengangguran massal.

Kita dihantui oleh sebuah paradoks yang sering disuarakan oleh ekonom Chatib Basri: risiko menjadi “Tua Sebelum Kaya”. Bayangkan skenario ini: di tahun 2050 nanti, penduduk kita sudah menua, uban sudah banyak, tapi dompet negara masih tipis karena kita terjebak dalam Middle Income Trap. Data menunjukkan, jika ekonomi kita hanya tumbuh stagnan di angka 5%, pendapatan per kapita kita mungkin tak cukup untuk menopang beban masa tua. Ini adalah mimpi buruk yang nyata.

Akar masalahnya bukan pada kurangnya orang pintar, tapi pada Defisit Keadilan. Lihatlah data ketenagakerjaan kita. Jutaan anak muda Gen Z dan Milenial kini terjebak dalam ketidakpastian. Ada yang menjadi “pengangguran terdidik” karena ijazah tak laku di industri, ada pula yang terpaksa masuk kategori NEET (Not in Employment, Education, or Training). Mereka ada, hidup, tapi tersisih dari roda ekonomi. Inilah bentuk ketidakadilan sosial yang paling brutal: ketika akses untuk maju hanya milik segelintir orang, sementara “kelas menengah tanggung” dibiarkan berjuang sendirian tanpa jaring pengaman yang memadai.

Lantas, apa solusinya? Kita tidak butuh sekadar manajer negara, kita butuh Kepemimpinan Inklusif.

Kita harus berani meninggalkan gaya kepemimpinan lama yang “Bapakisme” di mana pemimpin duduk di atas, minta dilayani, dan merasa paling tahu. Gaya feodal seperti ini sudah usang. Di era yang serba cepat ini, kita butuh pemimpin yang punya empati dan telinga yang peka. Pemimpin inklusif tidak membuat kebijakan dari balik meja kerja yang dingin. Mereka turun, merasakan kecemasan seorang ibu yang anaknya tak kunjung dapat kerja, atau pusingnya pelaku UMKM yang tercekik aturan.

Dalam konteks ekonomi, kepemimpinan inklusif berarti keberanian untuk menerapkan keadilan distributif. Seperti gagasan fairness yang sering didiskusikan dalam kebijakan publik, negara harus berpihak pada yang lemah. Bukan berarti memusuhi yang kaya, tapi memastikan bahwa “kue” pembangunan juga dinikmati oleh mereka yang di bawah. Ini bisa berupa akses modal yang lebih mudah bagi anak muda, atau perombakan total sistem pendidikan vokasi agar benar-benar “nyambung” (link and match) dengan kebutuhan industri, bukan sekadar mencetak lulusan bingung.

Keadilan sosial, meminjam semangat Nurcholish Madjid, adalah penghapusan segala bentuk diskriminasi. Tidak boleh ada lagi anak bangsa yang gagal hanya karena ia lahir di daerah terpencil atau karena orang tuanya tidak punya koneksi.

Waktu kita sangat sempit. Jendela peluang bonus demografi ini akan segera tertutup. Jika dekade ini lewat tanpa perbaikan fundamental pada kualitas manusia dan keadilan ekonomi, kita akan mewariskan beban berat bagi generasi mendatang. “Indonesia Emas” tidak akan jatuh dari langit. Ia harus direbut dengan kebijakan yang adil dan kepemimpinan yang merangkul semua. Pilihannya ada di tangan kita: bergerak bersama merajut keadilan, atau diam membiarkan masa depan memudar menjadi cemas.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses