Ambon, medianasional.id – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku Gelar Seminar Pemuda dan Ekonomi Bangsa, Minggu (21/10/2018). dengan mengusung tema yang bertajuk “Peran Pemuda dan Pemerintah dalam mengembangkan Ekonomi Rakyat” Hal ini terus di lakukan untuk mengembangkan sumberdaya alam yang cukup dan sumberdaya Manusia (SDM) Maluku.
Sekretaris DPP IMM Rimbo Bugis kepada media ini melalui whatssap menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada pagi tadi itu merupakan kegiatan yang di laksanakan dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dangan harapan besar untuk Provinsi Maluku seharusnya sudah dapat merdeka untuk mengurus dirinya sendiri,”Ungkapnya.
Lanjutnya, Provinsi Maluku saat ini seharusnya sudah mampu untuk dapat mengurusi dirinya sendiri. Sebab Provinsi Maluku suda harus merdeka”Ucap Rimbo Bugis saat menghadiri Seminar Ekonomi Rakyat, di kampus IAIN Ambon
Ia juga menegaskan kepada semua anak muda Provinsi Maluku bahwa, “saat ini seharusnya anak muda sudah betul betul mempersiapkan diri untuk mengurus segala macam problematika yang ada di Provinsi Maluku. Pasalnya, sumberdaya alam berupa Minyak dan Gas (Migas) yang kita miliki sat ini merupakan pluang besar. Namun sekarang di kelola PT. Inpex Coperation yang merupakan salah satu perusahan Jepang,”Tegasnya.
Menurutnya, “Dengan adanya sumber daya alam yang ada di blok Masela, Hal ini menjadi peluang besar untuk terbukanya lapangan kerja yang lebih banyak untuk memerdekakan masyarakat dari ketertindasan masalah ekonomi yang di hadapi rakyat, dimana kebutuhan hidup sehari hari tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga” kata Rimbo Bugis.
Selaku generasi Maluku, Anak daerah kec. Manipa itu sangat prihatan dengan sikap pemerintah pusat terhadap Provinsi Maluku terikat pengelolaan Blok Masela yang saat ini di kuasai penuh Pemerintah pusat dan PT. Inpex Coperation. Pemeruntah pusat seakan lupa dengan deklarasi Juanda yang menyatukan laut dan darat menjadi satu kesatuan Bangsa indonesia yang di dalamnya juga ada Maluku.
“Kalau pengelolan suda di ambil penuh oleh pemerintah pusat dengan alasan berapa mil dari bibir pantai itu milik Maluku dan selebihnya milik Negara maka negara juga bertangung jawab untuk memerdekakan Rakyat maluku yang masi tertingal ekonominya.” pungkasnya.
Ia menambahkan apalagi Maluku saat ini, sudah terdaftar secara Nasional sebagai Provinsi termiskin ke Empat. ” Berdasarkan posisi inilah rakyat yang di Maluku masi belum merdeka. Oleh karna itu, rakyatnya masi banyak yang miskin Dan untuk menggatasi masalah ini, pemerintah daerah juga jangan reaktif terhadap kritis anak muda terutama mahasiswa. Karna kritik mahasiswa itu harus didorongan dengan solusi memperbaiki derah,” tutupnya.
Reporter : Safrin
Editor : Dian
