Pekalongan – medianasional id
(diterbitkan dari pekalongan)
Apa yang dilakukan pemerintah…?
Kemaren saya coba menghitung pengeluaran anak anak belajar online setiap hari dengan jumlah kuota yg mereka habiskan untuk belajar dari pukul 8 sampai pukul 2 siang.
Kebetulan anak gue ada 2 yg menggunakan belajar secara daring.
Wifi sengaja dimatikan dan diganti dengan paket data internet. Itu gue lakukan selama 3 hari.
Ternyata jika dirata ratakan satu anak menghabiskan 1,5 sampai 2 GB sehari
Masing masing anak menggunakan provider telkomsel dan Tri
Untuk telkomsel,
data 1,5 – 2 GB dijual 24 rb
Sementara untuk Tri
1,5 – 2 GB dijual 15 rb
untuk isi ulang.
Khusus tri tdk semua daerah bisa terjangkau.
Jika mereka belajar 5 kali dalam seminggu, maka sebulan ada 20 hari.
Maka untuk kartu telkomsel, akan menghabiskan
Rp 480 rb/bulan
Sementara untuk kartu Tri menghabiskan
Rp 300 rb / bulan
Total oemakaian kuota untuk 2 anak dalam sebulan Rp 780 rb
Apabila orang tua menggunakan paket bulanan..
salah seorang teman saya mengatakan mereka membeli paket bulanan tsb sampai 4 kali sebulan dengan harga paket antara 75 rb sampai 110 rb untuk satu paket (Telkomsel) Untuk Tri antara 25 rb sampai 60 rb utk satu paket.
Yang jadi pertanyaan bagaimana jika satu keluarga punya 3 dan 4 anak..??!!!
Jika dibandingkan dengan pendapatan keluarga miskin yg penghasilannya antara Rp, 425 rb – Rp, 1 juta 900 rb.,
maka pembelajaran online sungguh sangat memberatkan orang tua.
Andaikan orang tua mengalihkan pemakaian mereka ke wifi (Indi Home), maka orang tua harus mengeluarkan uang antara 300 rb sampai 400 rb/ bulan.
Lalu apa yg dilakukan oleh pemerintah melalui mendikbud, akan beban ini..??!!!
Jawabannya tidak ada, rakyat pikirkan sendiri..!!!
Bisnis anda boleh saja bisnis berbasis online, tetapi ini dunia pendidikan dimana anak anak butuh eksperimen, proyek2 science, proyek2 metode utk terjun langsung ke lingkungan sosial
Semua itu tdk bisa diwakili dengan bisnis berbasis online
Semoga menjadi perhatian anda pak menteri..!!
Dunia Pendidikan Berkabung, Uang Rakyat Mengalir Ke Konglomerat, Mendikbud Lecehkan NU Dan Muhammadiyah
Dunia pendidikan Indonesia tengah berkabung dengan adanya polemik mengenai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Mulai dari polemik Program Organisasi Penggerak (POP) hingga keterlibatan organisasi CSR milik perusahaan swasta sekelas Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.
“Di tengah pandemik Covid 19 anggaran pendidikan dipangkas, kondisi dunia pendidikan masih memprihatinkan, nasib guru Indonesia masih jauh dari sejahtera, tunjangan guru distop, tiba-tiba ada kabar yang memprihatinkan, berkabungnya dunia pendidikan Indonesia,” kata Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/7).
Ia pun prihatin dengan kondisi tersebut, di mana organisasi besar sekelas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menarik lembaga pendidikannya dari POP Kemendikbud.
“Keluarnya Muhammadiyah dan NU dari POP Kemendikbud menandakan bahwa Mendikbud, Nadiem Makarim tidak layak menjadi seorang menteri, gagal merangkul dan tidak menghargai, melecehkan dua organisasi besar sebagai motor penggerak pendidikan di Tanah Air,” tegasnya.
Berangkat dari hal tersebut, PPJNA 98 pun menyampaikan beberapa sikap, di antaranya meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim minta maaf kepada keluarga besar Muhamadiyah dan NU.
PPJNA 98 juga menilai Nadiem Makarim gagal memimpin Kemendikbud, mengkhianati marwah dan jati diri dunia pendidikan karena memposisikan sebagai wakil kepentingan kapitalisme global dan kepanjangan tangan konglomerat.
“Kemudian, kami juga meminta sebaiknya Bapak Presiden Jokowi mencopot Nadiem Makarim dari jabatannya untuk selamatkan dunia pendidikan Indonesia,” tandasnya.
(Anton Sutarko)
Penerbit: Sofyan Ari.
