BENGKAYANG, medianasional.id –Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, kini menjadi sorotan tajam. Proyek strategis nasional yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut hingga kini terpantau mangkrak, memicu dugaan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
.
Proyek yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang ini didanai melalui DAK Fisik Penguatan Sistem Kesehatan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan data pada papan proyek, pekerjaan dimulai sejak 21 Juli 2023 oleh PT Budi Bangun Konstruksi dengan nilai kontrak mencapai Rp36.789.000.000.
Proyek yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang ini didanai melalui DAK Fisik Penguatan Sistem Kesehatan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan data pada papan proyek, pekerjaan dimulai sejak 21 Juli 2023 oleh PT Budi Bangun Konstruksi dengan nilai kontrak mencapai Rp36.789.000.000.
.
Meski masa pelaksanaan yang ditetapkan selama 150 hari kalender telah terlampaui, fasilitas kesehatan tersebut belum juga rampung apalagi dapat difungsikan. Hingga saat ini, pihak-pihak terkait cenderung menutup diri. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang tidak membuahkan hasil, baik melalui pertemuan langsung maupun sambungan telepon.
.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya transparansi dari otoritas setempat. Saat dimintai keterangan, pihak RS yang diwakili dr. Alex Sinuraya menyatakan bahwa pembangunan tersebut bukan merupakan kewenangannya dan mengarahkan media untuk berkomunikasi langsung dengan Dinas Kesehatan.
.
Mandeknya proyek ini dinilai berpotensi melanggar UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Masyarakat kini mendesak Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera melakukan audit investigatif guna mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara.
.
Publik berharap proyek yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan akses kesehatan di wilayah perbatasan ini tidak sekadar menjadi monumen kegagalan anggaran yang merugikan kepentingan rakyat.
