Ambon, medianasional.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon mengandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online bagi aparat desa di Ambon yang bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Maluku, Kamis (13/10/22).
Sekertaris Kota (Sekot) Drs Agus Ririmasse, AP, M.Si menyampaikan, tujuan Bimtek untuk menerapan Siskeudes online untuk menjadi indikator pencegahan praktek “Nakal” yang mungkin saja dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) atau Raja.
“Untuk itu seluruh operator Desa/Negeri, harus menjaga integritas, jangan terukur hanya karena uang. Yang kedua, anda harus berani mengatakan kepada Raja maupun Kades, jika ada kebijakan yang menyimpang dari prosedur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan maka harus sampaikan sesuai dengan regulasi,” ujarnya.
Lanjut Ia mengatakan bahwa para operator harus rajin berkonsultasi dengan tiga unsur penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan desa, yakni BPKP Maluku, DP3AMD Kota Ambon, dan Inspektorat.
“Jangan takut alergi dengan Inspektorat kalau tidak mengerti datang tanya, jangan alergi dengan BPKP kalau tidak mengerti, datang tanya jangan juga malu dengan kepala DP3AMD dan jajarannya,” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjut Ririmasse, operator Desa/Negeri harus menjalankan tugasnya dengan baik, dan profesional, agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diingikan yang justru menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan.
“Saya harus ingatkan bahwa kalian harus baik dan juga profesional dalam bekerja,” tegasnya
Di kesempatan yang sama Kepala DP3AMD Kota Ambon, Megi Lekatompessy SSTP, M.Si mengharapkan melalui kegiatan bimtek ini dapat meningkatkan kapasitas unsur pemerintahan desa dalam menjawab permasalahan desa/negeri, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik serta untuk pemanfaatan desa/negeri dimana pemerintah desa/negeri sebagai lini terdepan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sekaligus menjawab tantangan serta dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Ia juga menegaskan kepada para peserta yang hadir agar setelah selesai mengikuti bimtek ini, tidak ada lagi perangkat desa yang menggunakan cara manual dalam mengelola keuangan desa dan pada proses perencanaan, penganggaran serta penatausahaan keuangan desa harus menggunakan aplikasi Siskeudes.
Sementara itu, kepala BPKP, Junaidi, menegaskan, pihaknya siap dengan tangan terbuka untuk menjadi tutor kepada operator dalam menjalankan tugasnya, meski Bimtek ini telah usai.
“Mudah-mudahan kedepan dengan adanya bimtek ini, Bapak/Ibu bisa melaksanakan administrasi keuangan desa/negerinya secara online. Karena melalui bimtek ini kami melakukan pendekatan secara online. Dan mudah-mudahan Maluku dapat menjadi contoh bagi Kota/Kabupaten lain. Kalau tidak cukup hari ini bapak/ibu bisa datang kesini kita sudah siapkan fasilitasnya,” tutupnya.( RL)
