Bungo, medianasional.id – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) menggelar sosialisasi tentang rencana penataan wilayah perkotaan dan sosialisasi Strategi partisipatif dan Sinergi Terang Kabupaten Bungo (SIPASTER BUNGO) tahun 2024 mengenai petunjuk teknis pengadaan, pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Alat Penerangan Jalan (APJ), Selasa (10/12).
Kegiatan ini sosialisasi ini dilakukan kembali oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di bawah kepemimpinan oleh Redawati SP ME menjelaskan ini sebagai lanjutan dari sosialisasi yang telah dilaksanakan Dinas Perkim beberapa waktu lalu.
Redawati, SP, ME mengatakan bahwa Sipaster Bungo ini merupakan suatu implementasi proyek perubahan sebagai peserta TKN tingkat II angkatan ke-36 LAN RI yang bekerjasama dengan BPS DMD Provinsi Banten, kegiatan ini merupakan rangkaian daripada Sipaster Bungo ini, karena beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan MOU terhadap Sipaster Bungo dengan skema KPBU kabupaten Bungo.
“Apapun rangkaian dari Sipaster ini yaitu melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan alat penerangan jalan yang ada di kabupaten Bungo,” terangnya.
Mudah-mudahan Sipaster ini nanti akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan APJ di kabupaten bungo, dan Jaka panjang adalah lounching dari badan usaha untuk penyediaan APJ dengan skema KPBU Unsolicited,”pungkaanya.
Kegiatan sosialisasi Sipaster ini dibuka oleh Bupati Bungo melalui Sekda Bungo Drs. Mursidi, MM.
Kegiatan ini diikuti oleh 75 orang peserta yang terdiri dari para Camat, Lurah, beserta para Datuk Rio (Kepala Desa) se-Kabupaten Bungo dan juga para kepala OPD terkait yang dilaksanakan di Hotel Amaris Bungo.
“Kita baru saja melakukan sosialisasi tentang rencana penataan wilayah perkotaan dengan APJ dan sosialisasi Sipaster kabupaten Bungo,” kata Sekda.
Yang perlu kita laksanakan dan kami juga mengharapkan kepada masyarakat tetap dan selalu mendukung program pemerintah dan semua stek holder harus bekerja sama untuk membangun suatu daerah, karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat, pembangunan di kabupaten Bungo dan perkotaan tidak akan dapat berjalan dengan baik,”imbuhnya lagi.
Karena kalau hanya mengharapkan dari dana APBD kita tidak akan mampu untuk membangun kawasan perkotaan, makanya kita ada program KPBU Unsolicited yang mungkin nantinya akan ada pihak ketiga yang akan melakukan ini, tinggal kita menghitung kemampuan fiskal dari pemerintah dan juga fiskal dari pihak ketiga itu juga harus kita kaji, sampai dimana itikad baik mereka itu dalam menyukseskan program pembangunan yang ada di kabupaten Bungo,”pungkas Sekda Bungo Drs Mursidi MM. (fa)
