TULUNGAGUNG, Medianasional.id — Situasi pemerintahan di Kabupaten Tulungagung pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut belum stabil. Aktivis masyarakat, Eko Puguh Prasetyo atau yang akrab disapa Pak Puguh, menggambarkan kondisi tersebut dalam satu kata “ruwet”.
Pernyataan itu disampaikan saat ia menanggapi perkembangan birokrasi daerah setelah kasus hukum yang menjerat pimpinan sebelumnya. Menurutnya, kerumitan yang terjadi bukan sekadar persepsi, melainkan berdasarkan informasi yang ia peroleh di lapangan.
Eko Puguh Prasetyo mengungkapkan, Plt Bupati Tulungagung disebut menghadapi kendala serius dalam mengendalikan jalannya pemerintahan. Ia mengklaim adanya indikasi disharmoni antara pimpinan daerah dengan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dari informasi yang saya terima, ada kepala dinas yang mulai tidak sejalan, bahkan cenderung mengabaikan arahan pimpinan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026) di sekretariatan ALMASTA.
Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat roda pemerintahan tidak berjalan optimal dan memicu kebuntuan dalam pengambilan kebijakan. Ia juga menyebut situasi ini berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik.
Saat diminta membuktikan pernyataannya,Eko Puguh yang juga salah satu lawyer menegaskan tidak gentar. Ia justru mendorong awak media untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Plt Bupati Tulungagung guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Saya siap dipertemukan dengan pihak mana pun. Ini bukan asumsi, tapi kondisi yang perlu segera diluruskan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah maupun plt Bupati Tulungagung Baharudin terkait tudingan tersebut.
Namun, dinamika internal birokrasi pasca OTT menjadi sorotan publik dan dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah ke depan.
