PURBALINGGA.Medianasional.id – Siang itu di Balai Desa Buara, 135 paket sembako sudah selesai dibagikan. Acara selesai. Orang-orang pulang.
Tapi Bupati Fahmi Muhammad Hanif tidak pulang.
“Anter saya ke rumah warga yang paling rentan,” katanya.
Jumat (4/9/2026) itu, mobil dinas tidak berhenti di jalan besar. Masuk ke gang kecil, berhenti di depan rumah-rumah semi permanen yang kalau hujan, lantainya ikut dingin.
Rumah Pertama: Cinta yang Menjaga di Atas Tikar
Di rumah pertama, ada Muslihun Khotib (70). Tubuhnya hanya terbaring. Stroke sudah lama mengambil kekuatannya untuk berdiri. Di sampingnya, Yatini (65), istrinya, dengan tangan yang keriput terus mengusap punggung suaminya.
Sehari-hari Yatini adalah perawat, sekaligus tulang punggung. Ia berjualan makanan ringan keliling — gorengan seribuan yang untungnya tak seberapa, tapi cukup untuk beli beras.
Fahmi tidak berdiri di depan pintu. Ia duduk di lantai, sejajar dengan Muslihun yang terbaring. Ia genggam tangannya.
Di situ tidak ada bupati dan warga. Hanya ada dua manusia.
“Yang begini jangan cuma dikasih bantuan hari ini saja,” kata Fahmi pelan ke Kades yang ikut di belakangnya. “Kawal ODKB-nya. Kawal PKH-nya. Rumahnya juga. Jangan sampai negara hadirnya cuma pas foto-foto.”
Rumah mereka memang butuh lebih dari uang. Dindingnya dari papan yang sudah lapuk. Angin masuk dari sela-sela.
Rumah Kedua: Jatuh Sebagai Penderes, Jatuh Juga di Data
Tidak jauh dari situ, ada Muheni Darsun (60). Dulu ia gagah memanjat pohon kelapa, penderes. Sekarang tubuhnya ringkih. Penyakit menahun menggerogotinya. Ia pernah jatuh dari pohon, tidak sekali. Luka di tubuhnya sembuh, tapi nasibnya tidak.
Saat sakit, ia mau berobat. Kartu BPJS-nya mati. Mau minta bantuan sosial, namanya tidak keluar. Ternyata NIK-nya ganda, invalid di sistem. Di atas kertas, ia seperti tidak ada.
“Istri saya, Darsiyah (58), bingung mau ngadu ke mana,” lirihnya.
Mendengar itu, nada Fahmi berubah tegas.
“Jangan sampai persoalan data kependudukan membuat masyarakat yang membutuhkan justru tidak bisa mendapatkan hak pelayanan dan bantuan. Ini harus dikawal bersama sampai selesai.”
Bayangkan bro, sakit, tidak bisa kerja, dan di sistem kependudukan kamu dianggap tidak ada. Di hari itu, untuk Muheni, ia akhirnya ada lagi. Didengar.
Rumah Ketiga: Seorang Diri, Tapi Tidak Sendiri
Yang terakhir adalah Mbok Sukini. Tidak ada yang tahu pasti umurnya. Ia hidup seorang diri. Tidak punya anak. Rumahnya sepi. Kalau bukan karena keponakannya, Susanti, yang tiap hari datang mengantar makan dan memandikan, entah bagaimana.
Sukini sudah dapat PKH Lansia Rp 1,2 juta per 3 bulan. Ia simpan baik-baik.
Fahmi duduk di kursi kayu pendek di depannya. Ia tidak banyak janji. Hanya bilang, “Mbok, kalau kurang, bilang ke desa ya. Bilang ke saya. Jangan dipendem dewe.”
Sukini hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mungkin sudah lama tidak ada pejabat yang datang hanya untuk bilang itu.
Tiga rumah itu dibantu bukan dari APBD. Tapi dari gaji dan tunjangan pribadi Bupati Fahmi sendiri. Uang dan sembako diserahkan langsung, tangan ke tangan.
Bantuan 135 paket di balai desa itu penting. Tapi yang lebih penting terjadi setelahnya.
Karena kemiskinan di Purbalingga bukan cuma soal angka statistik. Ia punya wajah. Wajah Muslihun yang terbaring, Yatini yang tetap setia berjualan gorengan, Muheni yang hilang di data, dan Mbok Sukini yang menunggu di rumah sepi.
Dan hari itu di Buara, Karanganyar, mereka dipastikan satu hal: mereka tidak luput dari perhatian.
Al_76
