Maluku, medianasional.id – Peringatan HUT Kabupaten Buru yang ke – 23 pada Rabu (12 Oktober 2022) berlangsung di Alun – Alun Bupolo “diwarnai” dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa.
Pj Bupati Buru DR Djalaludin Salampessy, SP, M.Si akhirnya menerima dan membuka ruang diskusi dengan kelompok mahasiswa tersebut pada pukul 14.00 WIT di Aula Kantor Bupati Buru.
Ada empat poin keluhan dari mahasiswa yang disampaikan langsung ke Pj Bupati Buru antara lain Tunjangan Tambahan Pengasilan Pegawai, Devisit, PDAM, Usulan pergantian Kadis Lingkungan Hidup.
Empat poin tuntutan mahasiswa tersebut akhirnya dijawab oleh Pj Bupati Buru Djalaludin Salampessy, namun dalam memberikan jawaban atas pertanyaan – pertanyan tersebut, salah seorang mahasiswa berdiri dan menunjuk Pj Bupati karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan, serta mengajak teman – temannya untuk keluar dari ruangan tersebut.
Pada pukul 16.00 WIT awak medianasional.id berhasil bertemu dengan Pj Bupati Buru Djalaludin Salampessy guna mengkonfimasi terkait hasil diskusi dengan mahasiswa. Dalam penjelasannya Ia mengatakan bahwa kondisi pendemo berjalan dengan baik dan pendapat mereka sudah diterima.
“Ketika saya menjawab dan mempertanyakan keberadaan tamu – tamu yang datang, saya sampaikan bahwa saya selalu terbuka. Saya selalu kerja sampai larut malam, semua orang saya terima mau dari manapun mereka. Dan tidak ada alasan yang perlu demonstrasikan,” katanya.
Lanjut Pj Bupati mengatakan, “ada etika yang kurang bagus dari anak – anak saya sendiri aktivis dari Muhammadiyah, mengajak keluar teman – teman mereka saat berdiskusi. Kita kan tidak tahu apa yang di dalam pikiran mereka, ada sesuatu yang mereka tidak sampaikan secara terbuka kepada saya. Dan mereka ini yang biasanya datang menemui saya, sedangkan pergerakan dari mahasiswa lain seperti GMNI cara mereka bagus. Saya ini mantan mahasiswa dan pernah ikut dalam pergerakan-pergerakan seperti ini,” ungkapnya.
Lanjut Pj Bupati mengatakan, “tuntutan dari mahasiswa pendemo terkait dengan belum adanya pembayaran TTP itu sebenarnya mereka belum paham dan informasi yang mereka dapatkan juga tidaķ akurat. Kenapa saya katakan demikian, karena kebijakan terkait penetapan TPP itu tidak mudah, data dari semua ASN itu harus diverifikasi dengan baik dan benar. Kehadiran serta kinerja dari ASN di tempat tugas itu harus diteliti dengan benar, ini bukan kerja satu dua orang tapi ini jumlah dari ASN mencapai ribuan orang. Nah kalau dalam penetepan TPP itu ada tidak sesuai itu akan berdampak bagi kami. Jadi kebijakan itu kami sudah dijalankan. Sedangkan untuk BBM itu bukan masalaah kabupaten Buru saja tapi ini sudah merupakan masalah di seluruh Indonesia, jelasnya.
“Kami dari pemeritah kabupaten sudah bentuk tim tersebut dan mereka sudah bekerja dan melakukan kordinasi-kordinasi. Contohnya mereka turun ke depot – depot untuk mengarahkan melakukan distribusi ke masyarakat. Kami mendapat tanggapan yang sangat baik dari staf kepresidenan terkiat dengan percepatan penyaluran bantuan langsung Tunai BBM ke masyarakat. Dan menurut saya demonstrasi yang mereka lakukan salah sasaran informasi yang mereka dapatkan tidak benar. Selanjutnya permasalahan yang terkait dengan dengan batas wilayah itu merupakan ketetapan dari kementrian dalam negeri dan itu sudah merupakan hasil kesepakatan dari Pemerintah pada saat itu dengan pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Kami rencananya akan turun ke waihotong pada tanggal (15/22 ) dalam rangka memverifikasi batas wilayah disana,” tutupnya. (RL)
