Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan kembali menunjukkan kesungguhannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang bersih, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pekalongan semakin banyak yang mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kuatnya komitmen ini ditunjukkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan yang telah berikrar dan mendeklarasikan hal tersebut, Selasa (25/8/2020).

Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE menekankan komitmen para pegawai Dinsos-P2KB yang telah melakukan komitmen bersama mewujudkan Dinsos-P2KB yang bersih dari korupsi.  Minimal ada perubahan ke arah yang lebih baik. “Dinsos-P2KB selama ini melayani masyarakat secara langsung, banyak juga pengadaan barang seperti sembako yang rawan keluhan masyarakat dan rawan penyimpangan,” terang Afzan.

Lanjut Afzan menjelaskan bahwa dalam artian bukan dari faktor OPD terkait atau mitra, misal barang yang sudah dipesankan ditaruh di gudang dan membuat mutu atau kualitas barang berkurang atau misal berasnya ada kutu sehingga masyarakat memandang hal itu kurang. “Saat terjadinya banjir air hujan dan banjir rob lalu bantuan dapur umum telah dilakukan oleh Dinsos-P2KB, permasalahan nasi bungkus seperti kualitas nasik dan lauk yang tak sesuai saja akan mudah viral karena media sosial saat ini. Padahal kerja Dinsos-P2KB dan relawan sudah luar biasa, 24 jam mengurus dapur umum tetap masih ada human eror,” papar Afzan.

Afzan ingin ke depannya ada control dan pengawasan dari Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan sehingga para pegawai semakin menyadari untuk terus memperbaiki diti atas, melihat kekurangan masa lalu, dan meningkatkan kinerjanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Ir Budiyanto MPi MHum menyampaikan komitmennya dalam pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM ini. Selama ini Dinsos-P2KB melakukan pelayanan langsung ke masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Mereka ingin mendapat pelayanan baik untuk BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, untuk sekolah, atau bantuan lainnya, yang setiap hari kami layani jumlahnya sampai 50 orang,” kata Budiyanto.

Dengan banyaknya layanan di Dinsos-P2KB ini Budiyanto ingin para pegawainya melayani dengan clear and clean yakni tanpa pungutan apapun. Dengan pencanangan ini Budiyanto ingin para pegawainya tergerak melayani dengan lebih baik lagi serta bersih melayani.

(Reporter: Anton Sutarko)

Peneebit: Sofyan Ari