KENDAL– MEDIANASIONAL.ID-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal memperkuat pengawasan dan pendampingan tata kelola keuangan serta aset desa melalui program Jaga Desa yang berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kendal. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pengelolaan anggaran desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sekaligus meminimalkan potensi permasalahan hukum bagi aparatur pemerintahan desa.
Kegiatan bertajuk Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2026 tersebut digelar di Pendopo Kecamatan Ngampel, Kamis (12/11/2026). Kegiatan hasil kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal bersama Kejaksaan Negeri Kendal itu diikuti kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Kecamatan Patebon, Ngampel, dan Pegandon.
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyambut baik pelaksanaan pendampingan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki manfaat besar bagi pemerintah desa, terutama dalam meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap pendampingan tersebut dapat memberikan pemahaman sekaligus rasa aman bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih, regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa terus mengalami perubahan sehingga membutuhkan pemahaman yang selalu diperbarui.
“Pengelolaan keuangan dan aset desa semakin tertib, transparan, serta memberikan rasa aman bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” demikian harapan Bupati.
Cegah Kesalahan Administrasi dan Potensi Hukum
Dyah menegaskan, pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dana Desa dan berbagai sumber pendapatan desa lainnya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan pendampingan tersebut, ia berharap seluruh aparatur desa mampu mengantisipasi berbagai kendala maupun kesalahan dalam pelaporan keuangan dan pencatatan aset desa. Ia juga meminta peserta memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiskusi, berkonsultasi, serta menggali pengetahuan dari para narasumber.
Bupati juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinergi antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Sementara itu, para camat diminta aktif mengawal program pembangunan desa, baik dalam pelaksanaan maupun pelaporannya.
“Manfaatkanlah momen pendampingan ini dengan baik untuk berdiskusi, berkonsultasi, dan menggali ilmu seluas-luasnya bersama para narasumber yang hadir. Saya juga mengimbau kepala desa agar selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan perangkat desa serta BPD, sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di desanya,” pesan Dyah.
Dispermasdes dan Kejaksaan Perkuat Sinergi
Kepala Dispermasdes Kendal, Alfebian Yulando, menambahkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa menjadi perhatian Pemkab Kendal bersama Kejaksaan Negeri Kendal. Melalui program Jaga Desa, pendampingan diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur desa agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan maupun aset desa. Dengan pemahaman yang baik, potensi kesalahan administrasi dan permasalahan hukum diharapkan dapat diantisipasi sejak dini.
Pemkab Kendal berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kendal melalui program Jaga Desa dapat terus memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dan aset tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan kepatuhan hukum, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.(#)
