INDRAMAYU, medianasional.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginstruksikan seluruh pemerintah desa untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan terlarang di lingkungan masyarakat. Peringatan keras ini ditujukan langsung kepada para kepala desa beserta perangkatnya agar tidak membiarkan wilayah mereka menjadi sarang peredaran zat adiktif yang mengancam generasi muda.
.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai menghadiri ekspos kasus begal sadis di Mapolres Subang, Senin (10/8/2026). Dalam perkara itu, dua tersangka berinisial FS (23) dan LHZ (23) diketahui memiliki rekam jejak kecanduan obat sediaan farmasi jenis tramadol dan heximer sejak duduk di bangku kelas XI SMK. Ketergantungan obat ini diduga kuat menjadi pemicu awal yang menyeret kedua pemuda tersebut ke dalam pusaran aksi kriminalitas.
.
Melihat fenomena ini, Dedi menegaskan bahwa upaya preventif harus dimulai dari level pemerintahan paling bawah. Ia mendorong pemerintah desa dan masyarakat lokal untuk lebih proaktif mengawasi tempat usaha atau warung-warung mencurigakan yang berpotensi menyalahgunakan izin untuk mengedarkan obat terlarang dan minuman keras.
.
“Awasi dan periksa warung-warung di desa, pastikan tidak menjual miras dan obat-obatan terlarang,” ujar Dedi.
.
Ia juga mengingatkan aparat untuk mewaspadai modus operandi warung kopi fiktif yang kerap dijadikan kedok penjualan obat sediaan farmasi secara ilegal. Lebih lanjut, Dedi meminta sinergi kuat antara kepala desa, ketua RT, elemen masyarakat, hingga aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
.
Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak bisa bertumpu pada kepolisian semata, melainkan butuh komitmen kolektif di tingkat akar rumput. Pemerintah daerah bahkan mengancam akan mengevaluasi dukungan bagi desa yang dinilai abai dan gagal menjaga keamanan wilayahnya.
.
Selain memperketat pengawasan di lingkungan tempat tinggal, Gubernur Jabar juga tengah menyiapkan langkah preventif di sektor pendidikan. Pihaknya berencana menerapkan program tes urine massal bagi seluruh siswa SMA dan SMK di Jawa Barat demi mendeteksi dini penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi.
.
Bagi pelajar yang terindikasi mengalami ketergantungan, pemerintah akan memfasilitasi program rehabilitasi medis. Langkah konkret ini diharapkan mampu memutus rantai kecanduan sejak usia sekolah, sekaligus mencegah potensi peningkatan kriminalitas serta masalah sosial yang lebih besar di masa depan.
