Lampung Utara | medianasional.id– Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri sekaligus menjadi Inspektur Upacara dalam pelaksanaan peringatan Darma Karyadhika ke-74 tahun 2019. Kegiatan upacara bertemakan “Transformasi Meraih Kinerja Pasti”
tersebut, berlangsung di Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Kotabumi. Rabu (30/20/2019).
Pada kesempatan itu, dalam amanat dari Menteri Hukum dan HAM yang dibacakan oleh Plt Bupati Budi Utomo menyampaikan, tema “Transformasi Meraih Kinerja Pasti” memiliki makna adanya perubahan rupa baik bentuk, sifat, dan cara bekerja di Kementerian Hukum dan HAM untuk meraih kinerja yang pasti. Artinya, di tahun 2019 ini Kementerian Hukum dan HAM benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja, dengan telah bertransformasi dan budaya kerja birokrasi yang konvensional menuju birokrasi digital.
Birokrasi digital sekarang bukan hal yang asing bagi kita, dibeberapa kesempatan dan tulisan saya, seringkali menyinggung tentang birokrasi digital. Saya yakin, saudara-saudara pasti sudah paham bahwa birokrasi digital ini lahir dari suatu perubahan kondisi di dunia yaitu disruption era yang diyakini telah mempengaruhi berbagai relasi bangsa dalam memenangkan persaingan global, sistem negara, dan sumber daya menuju ke suatu sistem yang saling terkait.
Dalam era disruption, kemunculan fenomena Internet of things menjadi keniscayaan. Fenomena ini harus disikapi dengan cepat melalui akselerasi reformasi birokrasi substansial yang tidak hanya prosedural semata. Bahkan dalam sambutannya Presiden sering mengingatkan bahwa ke depan, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.
Kecepatan, akurasi dan kecermatan menjadi dasar dalam pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi di negeri ini. Keberhasilan transformasi birokrasi digital di Kementerian Hukum dan HAM ini tergantung dari kemampuan adaptasi sumber daya manusianya.
Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum dan HAM harus mampu mengelola dan mempergunakan fasilitas kemajuan teknologi informasi dalam bekerja. SDM Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh lagi gagap teknologi, semua harus bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Kompetensi SDM sangat memengaruhi keberhasilan transformasi birokrasi digital.
Melihat urgensi penerapan birokrasi digital ini, saya minta seluruh SDM Kementerian Hukum dan HAM segera bertransformasi dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat. Pada kesempatan ini, saya minta seluruh unit organisasi, di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM) memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di unitnya masing-masing dengan materi-materi yang up to date, based on IT, dan mampu menjawab isu-isu strategis.
BPSDM sebagai koordinator harus mampu meningkatkan kualitas SDM Kementerian Hukum dan HAM. Corporate University harus segera direalisasikan, karena itu adalah bagian dan upaya Kementenian Hukum dan HAM untuk menghasilkan ASN yang kompeten dan berdaya saing tinggi, yang mampu bersaing dengan Kementerian/Lembaga lain, sehingga ke depan sudah tidak ada lagi ASN yang kompetensinya rendah.
Lima tahun ke depan, seluruh SDM Kementerian Hukum dan HAM harus bekerja dengan keras, cepat dan produktif, serta lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi di seluruh layanan dan pengelolaan administrasi perkantoran.
Upaya peningkatan kompetensi SDM tidak mungkin hanya kita lakukan sendiri tanpa bermitra dengan instansi atau lembaga lain. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi unit organisasi atau ASN untuk mencari peluang dalam memperoleh kesempatan bermitra atau mendapatkan beasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi, tentu saja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pencapaian kinerja dan prestasi kita selama 5 (lima) tahun ini cukup memuaskan dan menggembirakan kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran selama tahun 2014-2019. Namun kerja belum selesai, saya mengajak seluruh keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM agar terus berdo’a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar setiap jejak langkah kinerja kita semakin nyata dan berdampak luar biasa. Harapan saya, kita semakin solid, semakin adaptif, semakin produktif, semakin inovatif dan kompetitif untuk Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI Berkelas Dunia.
Plt. Bupati Lampung Utara juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan perayaan Hari Dharma Karyadhika tahun 2019, mulai dan kegiatan olah raga hingga bhakti sosial.
Semoga kegiatan-kegiatan tersebut membawa kegembiraan, kebersamaan dan kekompakan kita keluarga besar pengayoman, serta menumbuhkan energi baru dan segar untuk bekerja bagi Kementerian Hukum dan HAM.
“Saya juga mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada saudara-saudara yang meraih penghargaan atas inovasi yang dilakukan, semoga hal-hal yang dihasilkan dapat bermanfaat dan selamat Hari Dharma Karyadhika 2019, mari kita dharma baktikan jiwa raga dan karya kita untuk kejayaan Indonesia tercinta.” Pungkasnya.
Kemudian dilanjutkan dengan acara Penandatangan Deklarasi dan Komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi, Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi, Kepala Rupbasan Kelas II Kotabumi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi, Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara, Komandan Kodim 0412 Lampung Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi serta Plt. Bupati Lampung Utara.
Turut Hadir pada acara tersebut. Plt. Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo, SE.,MM., selaku Inspektur Upacara, Kepala Lapas Kelas IIA Kabupaten Lampung Utara, Kepala Rutan Kelas IIB Kabupaten Lampung Utara, Kepala Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, Kepala Rubasan Kabupaten Lampung Utara, Kapolres Lampung Utara, Komandan Kodim 0412 Lampung Utara, Kajari Lampung Utara, Kepala Pengadilan Negeri Lampung Utara, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. (*)
