Mataram, medianasional – Pertemuan antara Forum Tenaga Honor Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB pada Senin, 4 Agustus 2025, menyisakan kekecewaan. Pihak BKD dinilai belum memberikan kepastian jelas terkait nasib ribuan tenaga honor yang tergabung dalam “Rombongan 4” (R4), yaitu peserta non-ASN yang lulus seleksi PPPK namun tidak terdaftar resmi, Senin 4 Agustus 2025.
Kepala BKD NTB melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD NTB, Rian Prianda, dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sedang memetakan kondisi real 9.616 tenaga non-ASN yang belum mendapatkan formasi, termasuk 3.614 orang dari R4. Pemetaan ini berdasarkan ketersediaan anggaran, kebutuhan organisasi, serta status keaktifan bekerja.
“Kami masih menunggu kebijakan dari pusat. Sesuai undang-undang, penyelesaiannya dibatasi sampai 31 Desember 2025,” ujar Rian. Ia mengakui, dengan total belanja pegawai NTB yang sudah melebihi batas 30% dari APBD, penuntasan ini menjadi tantangan berat. Rian juga menyampaikan bahwa kebijakan yang akan diambil mungkin tidak sama untuk semua kelompok dan pemerintah daerah akan mengusulkan skema yang terbaik ke pusat.
Di sisi lain, Ketua Forum Tenaga Honor, Nasrullah, merasa belum mendapatkan jawaban pasti. “Kita masih belum diberikan kejelasan yang pasti. Masih sifatnya universal,” keluhnya. Ia menafsirkan pernyataan BKD yang meminta untuk menunggu hingga 31 Desember 2025 sebagai “bahasa pahit manis” yang berpotensi menyebabkan pemecatan massal (PHK).
“Kami khawatir jangan sampai NTB Mendunia kita ini bisa tercederai dengan banyaknya PHK,” tegas Nasrullah. Ia dan anggotanya mengancam akan melanjutkan perjuangan dengan hearing ke DPR dan bertemu langsung dengan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk meminta kejelasan.
Senada dengan itu, Sekretaris Forum, Saha Budi, menyoroti kurangnya transparansi dari BKD. “Beliau tidak mau kita masukkan di dalam grup untuk kemudian sebagai akses informasi. Justru beliau mengarahkan kita untuk hearing saja,” ungkapnya.
Budi berharap BKD lebih terbuka terhadap informasi dan meminta Gubernur untuk tidak diam terkait isu yang menurutnya sangat mengerikan, yaitu nasib ribuan tenaga honor yang terancam dirumahkan di tengah sulitnya mencari pekerjaan.
