Tulungagung, redaksimedinas.com – Melanjutkan pemberitaan mengenai SMK SORE Tulungagung beberapa waktu lalu, terkait dugaan tidak berlakunya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Penahanan Ijazah dari salah satu siswa yang bernama Danang Jugis Prayogo dari desa serut Boyolangu karena belum bisa melunasi kekurangan biaya sekolah sekitar Rp 1 jutaan, ternyata sampai sekarang masih belum ada titik terang.
Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (UPTD) yang ada di Tulungagung, Solikin saat dikonfirmasi wartawan lewat pesan Whatsapp terkait adanya pemberitaan itu, Ia mengatakan, “kalau sekolah swasta itu urusannya yayasan, dan nanti kita konfirmasi dulu ke SMK SORE”, balas Solikin via pesan whatsapp.
Dan pada tanggal 27 Desember lalu, Solikin saat akan ditemui wartawan, mengatakan via pesan whatsapp, “masih ada acara di Sumenep”, ungkap Solikin membalas pesan wartawan.
Pesan Whatsapp yang dikirim oleh Solikin pada tanggal 22 dan 27 Desember 2017 lalu, sampai sekarang belum ada tindak lanjut dan belum bisa memberi keterangan yang jelas kepada wartawan, bahkan sampai berita ini di publikasikan.
Di mana pada peraturan Pendidikan No 19 Tahun 2016 yang mangatur tentang Program Indonesia Pintar (PIP), akan disalurkan tepat sasaran, pada lembaga pendidikan formal dan non formal di bawah pembinaan kementrian pendidikan dan kebudayaan. Dan bagaimana untuk sistem pendidikan juga diatur dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
Karena mengingat pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan bisa membangun martabat bangsa yang lebih baik. Tapi sampai sekarang masih banyak masyarakat dari keluarga kurang mampu yang masih berat untuk membiayai anaknya ke tingkat sekolah yang lebih tinggi, karena mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah pusat sudah banyak memberikan progam – program untuk pendidikan dan diprioritaskan untuk keluarga yang kurang mampu. (soni)
