Baru Seumur Jagung, Proyek Rabat Beton Desa Bakulan Retak Parah, Warga Desak Audit Total

Purbalingga, medianasional.id – Belum genap tiga bulan diresmikan, proyek jalan rabat beton di RT 12 RW 5 Desa Bakulan kini kondisinya memprihatinkan. Jalan yang dibangun menggunakan dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah Tahun 2025 tersebut mulai menunjukkan kerusakan serius berupa keretakan di berbagai titik, meski belum sempat menghadapi beban arus mudik.
.

Proyek sepanjang 186,2 meter dengan lebar 3,3 meter dan tebal 15 cm ini rampung pada Desember 2025 lalu. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan permukaan beton pecah-pecah meski baru dilalui kendaraan ringan seperti sepeda motor dan gerobak.

Dugaan Maladministrasi dan Material Buruk
Kualitas pengerjaan kini menjadi sorotan tajam. Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa sejak awal proses pembangunan sudah terindikasi bermasalah.

“Kami sudah usul pakai ready mix, tapi tidak didengar. Pasir yang digunakan terlihat berlumpur dan pekerja di lapangan bukan tukang ahli. Kualitasnya makin menurun di bagian ujung proyek,” ujarnya kepada awak media.

Senada dengan warga, praktisi konstruksi yang enggan disebut namanya menegaskan bahwa kerusakan pada usia tiga bulan adalah bukti kegagalan mutu beton.

“Retak dini seperti itu biasanya akibat campuran yang tidak sesuai standar, penggunaan pasir kotor, atau pengabaian proses curing (penyiraman) pasca-pengecoran. Intinya, kualitas betonnya gagal,” tegasnya.

Dalih Pemdes: Terjepit Deadline dan Cuaca
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Bakulan, Suyatmi, berdalih bahwa faktor cuaca dan keterbatasan waktu menjadi kendala utama. Ia mengakui kualitas material pasir yang datang kurang baik, namun terpaksa digunakan karena mengejar deadline akhir tahun.

Kepala Dusun setempat, Sutomo, menambahkan bahwa kendala teknis seperti ketiadaan anggaran plastik pelindung hujan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta sulitnya mencari tenaga kerja ahli memperparah keadaan.

“Warga saat itu sedang sibuk bertani, jadi kami kesulitan tenaga kerja,” tuturnya.

Tuntutan Audit Transparansi
Meski pihak pemerintah desa mengaku telah melakukan penambalan di titik-titik kerusakan, warga tetap merasa tidak puas. Mereka menilai penambalan hanya solusi kosmetik untuk menutupi cacat konstruksi.

Warga kini melayangkan tiga tuntutan utama kepada pihak terkait:

Mendesak Dinas PUPR turun tangan mengecek mutu beton secara teknis.
Meminta transparansi RAB agar aliran dana Banprov jelas peruntukannya.
Menuntut pengecoran ulang jika terbukti ada penyimpangan, bukan sekadar tambal sulam.

“Ini uang rakyat. Masa baru tiga bulan sudah rusak lagi? Kami minta audit total,” pungkas salah satu perwakilan warga. ( Al-76 )