Jakarta, MEDIANASIONAL.ID – Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing menegaskan komitmennya membangun zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Langkah tersebut diharapkan menjadi tonggak perubahan mendasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pengujian kendaraan bermotor.
Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing, Adji Kusambarto, mengatakan pembangunan zona integritas bukan sekadar program administratif, melainkan bentuk nyata komitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai standar ketentuan yang berlaku.
“Ini sesuai dengan janji pelayanan untuk menjalankan pelayanan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” ujar Adji.
Menurutnya, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM telah memiliki role model secara nasional. Predikat tersebut nantinya diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui proses penilaian panjang dan ketat selama kurang lebih satu tahun.
Adji menjelaskan, setelah didaftarkan melalui tingkat provinsi, instansi akan memperoleh akun lembar kerja elektronik nasional sebagai bagian dari proses evaluasi. Tahapan penilaian meliputi survei langsung maupun tidak langsung, wawancara, penilaian profil UKPD, hingga publikasi sosialisasi melalui platform digital seperti YouTube dan media sosial lainnya.
“Nantinya ada penilaian terhadap enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan pengawasan, manajemen SDM, manajemen tata kelola, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2025 UP PKB Cilincing telah memperoleh predikat komitmen zona integritas antikorupsi. Capaian tersebut menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh pada tahun 2026 dengan mendaftarkan diri dalam penilaian tingkat nasional.
Tak hanya itu, UP PKB Cilincing juga disebut telah menyiapkan sejumlah inovasi pelayanan terbaru yang diklaim berbeda dibandingkan unit pengujian kendaraan bermotor lainnya di Jakarta.
“Setelah mendapatkan predikat komitmen tersebut, pada tahun 2026 ini kami mendaftar dan sudah membuat inovasi terbaru yang membedakan pelayanan di UP PKB yang ada di Jakarta. Sehingga pada tahun 2026 akan dilombakan ke tingkat nasional,” tandas Adji.
Komitmen menuju WBK dan WBBM tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, sekaligus memperkuat budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
