Medianasional.id, Ambon – Saat ditemui di ruang rapat Komisi 2 di Karpan Ambon, pada Kamis, (12/12/24), Ary Sahertian, S.Sos, anggota DPRD Provinsi Maluku, menyampaikan, keprihatinannya terkait kelangkaan BBM, khususnya Miten, yang sering terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, fenomena ini terjadi berulang setiap tahun dan menambah beban masyarakat.
“Ada keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan BBM menjelang liburan akhir tahun, dan hal ini memang sudah menjadi masalah tahunan,” ujar Ary.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku memanggil instansi terkait, termasuk Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Provinsi Maluku, untuk membahas permasalahan ini.
Ary menambahkan bahwa, Pertamina menjelaskan bahwa, penyaluran BBM dilakukan berdasarkan kuota yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik).
Namun, ia menyoroti bahwa, penggunaan jumlah penduduk sebagai acuan tidak tepat, terutama di Kota Ambon yang mengalami proses urbanisasi pesat.
“Kota Ambon, misalnya, jumlah penduduknya bisa meningkat tajam karena banyak mahasiswa yang datang untuk kuliah di Universitas Pattimura. Ini belum dianalisis dengan baik oleh pihak Pertamina,” ujarnya.
Menurutnya, situasi ini berdampak pada distribusi BBM, karena bisa saja kuota yang seharusnya untuk satu kota atau kabupaten justru dialihkan ke daerah lain. Selain itu, penggunaan minyak tanah yang tidak tepat sasaran, seperti dialihkan untuk industri atau kapal besar, bisa memperburuk kelangkaan BBM di masyarakat.
Sebagai wakil rakyat, Ary menegaskan bahwa, pengawasan terhadap distribusi BBM harus lebih ketat. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh distributor atau agen yang dapat merugikan masyarakat.
“Harapan kami, melalui pengawasan yang lebih baik, masyarakat bisa menikmati hak mereka untuk mendapatkan BBM dengan harga dan kuota yang seharusnya,” tegasnya.
Ary menambahkan, jika ada temuan penyalahgunaan dalam distribusi BBM, harus segera diambil tindakan tegas agar tidak merugikan masyarakat yang menjadi konsumen utama.
