Jakarta, Medianasional.id – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk memeriksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto terkait dugaan KKN pada Pekerjaan Peningkatan TPS Menjadi TPS 3R Lokasi-9 Pesanggrahan.
Pasalnya, sampai hari ini proyek itu mangkrak. Lantaran dugaan persekongkolan jahat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto dengan penyedia PT. Mekaleksi Surya Pratama.
Adapun APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) yang terdiri dari BPKP dan Inspektorat DKI Jakarta yang diharapkan dapat melakukan pengawasan pada pekerjaan Peningkatan TPS Menjadi TPS 3R tersebut terkesan tidak berfungsi baik.
Untuk itu, APH (Aparat Penegak Hukum) diminta memeriksa pekerjaan dan pejabat serta penyedia PT. Mekaleksi Surya Pratama, serta pengawas PT. Danureksa Sarana Cipta.
Sesuai pantauan pada hari Jumat, 5 Mei 2023 tidak ada kegiatan sama sekali pada lokasi pekerjaan tersebut. Dan Informasi yang diterima Medianasional.id, banyak logistik yang hilang lantaran tidak ada keamanan di proyek.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto serta Wakadis Sarifuddin, pilih bungkam atas konfirmasi media. Kedua pejabat ini tidak berikan klarifikasi tentang kendala, berapa bobot yang sudah dibayarkan, dan apakah penyedia sudah diusulkan dalam daftar blacklist atau belum?
Inspektorat DKI Jakarta yang sudah diklarifikasi melalui Surel, hingga berita ini tayang belum juga berikan klarifikasi maupun tindakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto selaku pengguna anggaran.
Secara umum disebutkan, Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto dungu dan lemah atas tiga jenis pengawasan. Yakni, kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung, dan kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai.
Sadisnya, sampai hari ini, pekerja pada proyek itu pun tidak dibayar oleh pelaksana PT. Mekaleksi Surya Pratama.
