Upaya itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Aspirasi Masyarakat dan Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah Brebes Selatan” yang digelar DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), melalui Divisi Perencanaan Strategis, di Grand Dian Hotel Bumiayu, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Pansus CDOB DPRD Provinsi Jawa Tengah Asrar, S.E., M.M., sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng Erik Abibon, para camat wilayah Brebes Selatan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta pegiat pemekaran.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Pansus CDOB DPRD Provinsi Jawa Tengah Asrar, Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan Agus Sutrisno, dan akademisi FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr. Alizar Isna, M.Si.
Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan, Agus Sutrisno, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan kabupaten baru telah berlangsung selama puluhan tahun. Aspirasi tersebut muncul dari kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau.
Menurutnya, luasnya wilayah Kabupaten Brebes mengakibatkan masyarakat di kawasan selatan harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengakses pusat pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting perlunya pembentukan daerah otonomi baru.
Agus menjelaskan, pemekaran bukan semata-mata untuk membentuk kabupaten baru, melainkan sebagai upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng, Erik Abibon, menyampaikan bahwa pembentukan daerah otonomi baru harus didukung perencanaan yang matang, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesiapan kelembagaan dan administrasi.
Ia juga menilai potensi sektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan pariwisata di wilayah Brebes Selatan perlu dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi daerah.
Akademisi Unsoed, Dr. Alizar Isna, menambahkan bahwa pembentukan daerah otonomi baru harus didasarkan pada kajian komprehensif, meliputi kebutuhan masyarakat, kelayakan daerah, kapasitas kelembagaan, serta keberlanjutan pembangunan.
Dukungan 50 Anggota DPRD Brebes Menguat
Dukungan politik terhadap pembentukan Kabupaten Brebes Selatan juga semakin menguat. Anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Komisi I, H. Ahmad Zamroni, mengungkapkan bahwa seluruh 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes telah menyetujui usulan pembentukan CDOB Brebes Selatan dalam rapat paripurna tingkat kabupaten.
“Alhamdulillah, ketika CDOB Brebes Selatan diparipurnakan, seluruh 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes sepakat. Tidak ada satu pun yang menolak,” ungkap Zamroni kepada awak media.
Mantan Sekretaris Pansus CDOB Brebes Selatan tersebut mengapresiasi langkah DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal proses pemekaran.
Ia menyampaikan bahwa rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait CDOB Brebes Selatan yang semula dijadwalkan pada 18 November 2026 mengalami perubahan jadwal menjadi 25 November 2026.
Zamroni berharap rapat paripurna tersebut menghasilkan persetujuan yang kuat sebagai langkah melanjutkan perjuangan Brebes Selatan ke tingkat pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan dan bersama-sama mengawal setiap tahapan proses pemekaran.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Brebes menjadi modal penting dalam memperjuangkan terbentuknya kabupaten baru.
Terkait kebijakan moratorium pemekaran daerah, Zamroni berharap pemerintah pusat dapat membuka peluang bagi daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses pembentukan daerah otonomi baru.
Melalui FGD tersebut, berbagai pihak diharapkan dapat menyatukan pandangan sekaligus memperkuat kesiapan Brebes Selatan dari aspek pemerintahan, pelayanan publik, ekonomi, dan pembangunan daerah.
Perjuangan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan diharapkan tidak berhenti pada dukungan politik dan aspirasi masyarakat, tetapi dapat berlanjut melalui tahapan administratif dan regulasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat Brebes Selatan, tujuan utama pemekaran adalah menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.






