Mukomuko, medianasional.id – Besok diperkirakan pabrik Crude Palm Oil (CPO) PT. Karya Agro Sawitindo (KAS), dipastikan akan mulai beroperasi secara normal, dalam menerima dan mengolah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Dikarenakan gembok yang dipasang oleh Forum Nelayan Tiga Desa (FNTD) kecamatan Teamang Jaya, pada gerbang pabrik tersebut sekitar 20 hari lalu, telah dibuka oleh Wakil bupati (Wabup) Mukomuko Haidir, sekitar pukul 07:57 WIB Rabu (15/8), yang bertanda bahwa pabrik itu telah dibuka kembali.
Dan diperkirakan besok Kamis (16/8) pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit itu, telah mulai menerima TBS masyarakat. Setelah hampir 20 hari berhenti beroperasi, pasca di demo oleh FNTD, yang berbuntut kepada penggebokan gerbang serta mesin produksi pabarik. Karena diduga telah mencemari lingkungan, yang beberapa waktu lalu mengakibatkan ribuan ikan mati di daerah perairan sungai Air Baru, dan hal itu diduga kuat akibat tercermar oleh limbah pabrik tersebut.
Haidir membenarkan dirinya telah melakukan pembukaan terhadap gembok yang dipasang di gerbang masuk pabrik CPO PT. KAS tersebut. Perihal itu dilakukan Wabup, setelah mendapatkan kata sepakat antara masyarakat nalayan dari tiga desa dengan pihak PT. KAS. Bahkan kata Haidir, masalah tuntutan denda adat sejulah Rp 3 milyar itu, tidak tidak dibicarakan lagi oleh FNTD.
“Yang jelas pihak dari tiga desa dengan pihak pabrik, telah mendapatkan kesepakatan. Dengan tejalinnya komunikasi yang baik atara masyarakan dan pihak perusahaan itu, sehingga saya sebagai pemeritah daerah pagi tadi membuka langsung gerbang yang digembok tersebut,” ujar Haidir.
Dikatakan Wabup, ia menduga ada semacam miskomunikasi yang terjadi selama ini, antara perusahaan dengan mayarakat. Karena dirinya menilai dari kejadian penggembokan tersebut, sepertinya ada komunikasi yang terputus antara pihak perusahaan dengan masyarakat.
“Karena kalau memang komunikasi terjalin dengan baik tidak mungkin kejadian itu terjadi. Hampir 20 hari pabrik CPO itu tak beroperasi, kan sangat disayangkan hal itu terjadi dan jelas banyak pihak yang merasa dirugikan. Dari kejadian ini kita berharap kepada pihak perusahaan, agar kedepannya memperhatikan desa-desa penyangga. Sepengetahuan saya masalah tuntutan Rp 3 milyar itu, tidak dibicarakan oleh pihak nelayan tiga desa tersebut,” demikian Wabup memaparkan.(Aris/Ras)
