Jakarta, medianasional.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan telah menyiapkan scenario perpanjangan PPKM darurat hingga 6 minggu ke depan.
Skenario ini, kata Sri Mulyani, dilakukan mengingat cepatnya mutase virus varian baru Delta asal India.
Sri Mulyani memaparkan hal itu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin ( 12/7/2021 ).
“ PPKM darurat 4-6 minggu, dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” sebut Sri Mulyani.
Sri Mulyani berdalih, perpanjangan PPKM darurat dilakukan bila resiko Pandemi Covid-19 masih tinggi. Karena, menurutnya, PPKM darurata berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi.
Rencana perpanjangan PPKM darurat, pun mendapat tanggapan beragam dari sejumlah tokoh maupun masyarakat bawah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP PWRI) Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn, mengatakan, jika perpanjangan PPKM darurat diberlakukan, akan membuat rakyat semakin terjepit, mengingat kondisi ekonomi saat ini dalam kondisi terpuruk.
“ Bila PPKM darurat dilanjutkan, maka penderitaan masyarakat semakin parah karena menyangkut urusan perut tidak ada yang bisa membendungnya. Belum lagi persoalan lain yang muncul seperti beragam cicilan, listrik, maupun kebutuhan lain yang harus dibiayai sendiri oleh masyarakat,” kata Suriyanto.
“ Hal ini harus jadi perhatian khusus pak presiden,PPKM bukan solusi utama menurunkan covid, tetapi pemerintah harus dapat menyiapkan sinergitas semua lembaga dalam penanganan covid 19 agar dapat selaras dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Doktor ilmu hukum pers ini mengingatkan, agar program vaksinasi harus benar- benar dilakukan sesuai aturan prosedur kesehatan, tidak seperti yang terjadi di banyak daerah terjadi penumpukan dan prosesur kesehatannya harus di perhatikan oleh pelaksana vaksin.
“ Edukasi yang ramah tentang hidup berdampingan dengan covid harus di sosialisasikan untuk mengimbangi dampak dari informasi yang simpang siur dari media sosial. juga harus mendukung produk vaksin dalam negeri yang diciptakan oleh putra bangsa sendiri seperti vaksin Nusantara yang dimotori oleh Dr. Terawan,” ujarnya.
“ Jadi semua yang untuk kebaikan rakyat harus terkoordinasi dengan baik antar semua lembaga pemerintah dari tingkat pusat sampai ke pelosok negeri. Pelaksanaan PPKM juga harus siap insfrastruktur disegala bidang agar tidak menimbulkan kegaduhan. Presiden harus tegas dengan para pembantunya dan seluruh lembaga pemerintahan. Bila PPKM diperpanjang rakyat yang ekonominya sudah terpuruk akan semakin semakin terpuruk,” pungkasnya.
Editor : Andri Rasyid
Sumber : Strategi News
