Tulungagung – Untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan layak adalah hak seluruh rakyat Indonesia, dan itu juga salah satu program dari pemerintah untuk memajukan mutu pendidikan serta membangun mental generasi bangsa ini yang lebih baik dan mengingat pentingnya pendidikan bagi bangsa ini.
Tapi realita di lapangan masih banyak kendala masyarakat untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, karena masih tingginya/mahalnya nilai angka rupiah untuk biaya pendidikan yang harus di keluarkan oleh wali murid/masyarakat.
SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, yang lebih dikenal dengan sebutan Semuked, yang termasuk sekolah favorit di wilayah Tulungagung, dengan jumlah siswa/murid kelas 1 sampai kelas 3, sebanyak 1500 murid seluruhnya. Untuk pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) di Tulungagung, banyak dari wali murid yang mengeluhkan tentang mahalnya biaya sekolah yang harus dikeluarkan oleh wali murid setiap bulannya. Seperti di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, perbulannya wali murid harus membayar Rp 230.000.000, dan belum termasuk sumbangan yang lain – lainya.
Saat dikonfirmasi wartawan Medinas pada hari selasa (29/08), terkait adanya biaya sebesar itu kepala sekolah SMAN 1 Kedungwaru Drs.Harim Suejatmiko MM.,M.Pd, melalui Plh nya Agung, membenarkan adanya biaya sebesar itu, “karena untuk penunjang mutu pendidikan, untuk SPP saja sesuai ketentuan dari edaran Gubernur Rp 75.000. Untuk tabungan anak Rp 30.000, dan sisanya Rp 125.000 untuk menunjang mutu pendidikan,” kata Agung. Terkait kegiatan mutu pendidikan apa saja, Agung tidak bisa menjelaskan dengan detail.
Selain itu SMAN 1 Kedungwaru juga adakan untuk sumbangan beli komputer, lewat rapat komite. Yang sumbangan tersebut dibebankan oleh wali murid, dengan pagu sekitar Rp 1,5 juta per siswa. Dalam proses rapat, pihak komite menawarkan besaranya sumbangan sekitar Rp 3 juta-an per siswa. Dalam rapat itu akhirnya terjadi tawar menawar dari pihak wali murid dan komite sekolah. Setelah beberapa menit kemudian, tim komite sekolah menentukan sumbangan tersebut sebesar Rp 1,5 juta per siswa, kepada wali murid.
Masih dalam rapat komite, sebelum rapat selesai, komite sekolah mengatakan, “kalau bisa, untuk sumbangan/iuranya jangan kurang dari Rp 1,5 juta, ya kalau bisa malah lebih dari itu,” kata komite.
Selepas dari sumbangan itu, pihak SMAN 1 Kedungwaru mempunyai mobil inventaris ELF dengan plat hitam. Agung saat ditanya tentang asal usul mobil inventaris sekolah itu menjawab, “mobil itu sumbangan para alumi SMAN 1 Kedungwaru sini mas,” ungkapnya.
Beda lagi tanggapan dari salah satu tokoh masyarakat berinisial (YY), yang ikut serta mengamati tentang pendidikan yang ada di Tulungagung. YY mengatakan tentang bantuan mobil untuk sekolah oleh masyarakat bagus sekali itu, “tapi kenapa bertahun-tahun masih plat hitam? berarti kan kepemilikan pribadi, dan pertanggung jawaban hukumnya gimana? berarti boleh dong dijual oleh oknum? seharusnya kan didaftarkan pada aset daerah. Untuk peningkatan mutu sekolah itu kegiatan yang mana? Seharusnya transparan, RABS dan penggunaan dana oleh pihak sekolahan harus dilaporkan pada pihak wali murid”, ungkapnya.
YY juga nenambahkan, “di sini sebenarnya peran Komite sekolah harus sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, termasuk komposisi pada komite sekolah”, imbuhnya.
Komite adalah kepanjangan tangan dari pihak sekolahan itu sendiri, yang dibentuk oleh pihak sekolahan itu sendiri.
Di dalam tubuh komite ternyata banyak anggota PNS, aparatur pemerintahan yang masih aktif menjadi anggota komite itu sendiri.
Agung saat dikonfirmasi tentang keanggotaan komite mengatakan, “di dalam aturan, PNS atau aparatur negara diperbolehkan mas, yang penting bukan Forpimda, seperti Kapolres, Bupati, Dandim,” katanya.
Dan Agung menambahkan, “kalau seperti PNS, anggota Polri, dan lain – lain, yang penting anggotanya boleh mas, coba kamu pelajari lebih lanjut UU nya itu mas,” imbuhnya. (soni)
