Way Kanan, redaksimedinas.com – Wakil Bupati DR.Drs.H.Edward Antony,M.M didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik Drs. Achmad Gantha, L’Ng., M.M dan Inspektur Kabupaten, Dra. Ganthina, S.Pt memimpin Rapat Koordinasi Bidang Pengawasan yang dihadiri oleh para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, para kepala Bagian Setdakab, Para camat dan Ketua DPC APDESI Kabupaten Way Kanan diAula Inspektorat, Senin (19/02/2018).
Dalam arahannya, Edward Antony menyampaikan terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diantaranya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan agar tidak terjadi tindakan bawahan yang melebihi batasan terhadap atasannya.
“Sebagai Kepala SKPD harus lebih melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya, agar dapat mengetahui dan memahami tupoksi sebagai bawahan dan menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik”, ujarnya
Pada kesempatan itu juga Wakil Bupati yang pernah menjabat Kepala Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan itu juga mengatakan bahwa yang menjadi persoalan penghambatan pada sektor Usaha Kecil Menengah Mikro yaitu mengenai perizinan yang terkesan lambat.
“Perizinan terkait dengan UMKM arus segera diselesaikan oleh Dinas PMPTSP, jangan dipersulit dan jangan diperlambat agar UMKM di Kabupaten Way Kanan dapat berjalan dan berkembang”, lanjut Wakil Bupati.
Kepada camat, Edward Antony mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar dapat dilaksanakan dengan baik.
“Tahun 2018 pengelolaan keuangan yang ada di kampung menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Kampung yang teknisnya dilaksanakan oleh Sekretaris Kampung. Camat dan Dinas PMK hanya melakukan pembinaan di Kampung terkait dengan Pengelolaan Keuangan”, lanjut Edward Antony.
Wakil Bupati yang sudah memasuki masa jabatan dua tahun kepemimpinan bersama Bupati H.Raden Adipati Surya,SH.,M.M itu juga menghimbau kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk lebih dapat bekerjasama dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan publikasi pencapaian kinerja.
Selanjutnya berdasarkan paparan dari Inspektur Inspetorat, Dra.Gantina, S.Pt mengatakan bahwa Rapat Koordinasi ini dimaksudnya untuk mensinergikan selurus pengawasan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target di Tahun 2018.
“Inspektorat memiliki target capaian di Tahun 2018 yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Level 3, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten 5 Besar Provinsi, Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah B, Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKD dan APIP lainnya berstatus Tuntas dan Opini Lembar Kerja Peserta Didik Wajar Tanpa Pngecualian untuk yang ke 8 kali dimana semua target berkaitan dengan Seluruh SKPD”, ujar Gantina.
Selanjutnya, sinergitas dalam rangka pencapaian target dapat dilakukan ketika semua SKPD memiliki kepentingan yang sama untuk mewujudkannya, memiliki komitmen yang sama, dan adanya kegiatan yang saling dukung antar SKPD,
“Dukungan SKPD dapat berupa penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2017 tepat waktu, penyusunan SAKIP dan LkjIP Tahun Anggaran 2017 tepat waktu, pengisian Suplemen LPPD tepat waktu, melakukan penilaian resiko terhadap seluruh kegiatan di SKPD, pelaporan Keuangan dan Kinerja secara berkala dilakukan tepat waktu dan pelaporan Persedian dan Aset dilakukan secara berkala”, Ujar Gantina.
Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan setiap bulan dan menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat Daerah juga merupakan upaya dukungan yang dapat diberikan untuk mencapai target Tahun 2018.
“Memberlakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap program dan kegiatan di SKPD, dan melakukan koordinasi yang intensif antar SKPD terkait dan menghidupkan Forum Diskusi terhadap penyelesaian dan percepatan pencapaian target”, tegasnya. (maria)
