SEMARANG .medianasional.id– Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani memperkuat komitmen daerah dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Kepala Daerah pada Rakor Teknis Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026 di Novotel Hotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Mewakili Bupati Purbalingga, Wabup Dimas hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Purbalingga, dr Jusi Febrianto. Rakor tersebut diselenggarakan Sekretariat Wakil Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Wabup Dimas menegaskan, forum ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif kepada kepala daerah dalam menentukan kebijakan penanganan stunting.
“Ini menjadi penting karena untuk membangun bangsa yang sehat dan kuat tentunya dimulai dari tumbuh kembang yang baik dari generasi penerusnya dalam hal ini yaitu bayi yang lahir, balita yang tumbuh,” katanya.
Menurut Wabup Dimas, pembangunan manusia perlu dimulai dari pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan. Pencegahan stunting bahkan dapat dilakukan sejak ibu berada dalam fase kehamilan.
“Pencegahan stunting dapat dilakukan sejak ibu berada dalam fase kehamilan. Rakor ini diharapkan memberikan dampak positif sekaligus memperkaya wawasan para kepala daerah sebagai pemangku kebijakan,” ujarnya.
Komitmen yang ditandatangani Wabup Dimas mencakup empat poin utama, yakni penempatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan yang terintegrasi, perencanaan dan penganggaran berbasis analisis situasi lokal, peningkatan kualitas layanan intervensi prioritas, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala.
Ketua Panitia yang juga Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Sekretariat Wakil Presiden, Mita Apriyanti, mengatakan pemerintah daerah juga didorong memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga), Budi Setiyono, menyampaikan prevalensi stunting nasional pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen dengan target turun menjadi 17,5 persen pada 2026.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan konvergensi lintas OPD hingga tingkat desa. Upaya pencegahan dimulai sejak skrining calon pengantin melalui pemeriksaan hemoglobin (Hb) dan lingkar lengan atas (LiLa), dilanjutkan pada fase kehamilan hingga baduta dan balita melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B serta pemberian makanan tambahan (PMT).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya membangun sense of crisis di kalangan kepala daerah karena stunting berkaitan dengan kemiskinan, kekurangan gizi, penyakit hingga kurangnya pemahaman.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres Eddy Cahyono Sugiarto mengutip arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bahwa pembangunan manusia menjadi faktor penting dan harus dimulai dari pemenuhan gizi, serta penanganan stunting harus komprehensif termasuk kondisi tempat tinggal, sanitasi, dan air bersih.
Al_76
