Lampung Selatan, medianasional.id — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah merampungkan proses tender untuk puluhan proyek infrastruktur dan jasa konsultansi tahun anggaran 2025. Total nilai kontrak bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun di balik progres tersebut, sejumlah proyek justru mengalami tender ulang dan bahkan gagal tender.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman SPSE Lampung Selatan, proyek yang telah selesai tender mencakup pembangunan gedung pemerintahan, infrastruktur air bersih, hingga jasa pengawasan teknis oleh konsultan konstruksi.
Proyek Besar yang Sudah Rampung Tender
Beberapa proyek besar yang sudah berhasil melalui proses tender antara lain:
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tanjung Sari, Kecamatan Natar, senilai Rp5,3 miliar
Pembangunan PUSTU Baru Pematang senilai Rp1,2 miliar
Rehabilitasi Aula Dinas Pendidikan (tender ulang) senilai Rp1,3 miliar
Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejari Lampung Selatan senilai Rp2,5 miliar
Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati senilai Rp1,9 miliar
Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD senilai Rp1 miliar
Tender ulang Rehabilitasi Guest House Bupati (lanjutan) senilai Rp1,3 miliar
Penambahan Ruang Pelayanan SIM & Rapat Satlantas Polres senilai Rp1 miliar
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Tanjung Sari senilai Rp813,3 juta
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Merbau mataram senilai Rp710,3 juta
Keberhasilan proses tender proyek-proyek ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas layanan dasar dan meningkatkan konektivitas wilayah.
Sayangnya, tak semua proyek berjalan lancar. Sejumlah proyek strategis mengalami kegagalan tender dan bahkan harus dilakukan tender ulang. Diantaranya:
Rekonstruksi Jalan Kota Baru – Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung (Rp9 miliar) – Tender ulang
Rekonstruksi Jalan Suka Banjar – Suak, Kecamatan Sidomulyo (Rp5 miliar) – Tender ulang
Peningkatan Jalan Pengayoman, Kecamatan Kalianda (Rp999,8 juta) – Tender gagal
Rekonstruksi Jalan Babatan – Umbuk Bayur, Kecamatan Katibung (Rp2 miliar) – Tender gagal
Peningkatan Jalan Sp Kenahat – Sekurip, Desa Suka Bakti (Rp699,8 juta) – Tender gagal
Peningkatan Jalan Dara Putih, Desa Kuripan (Rp599,8 juta) – Tender gagal
Rekonstruksi Jalan Karang Pucung – Sumber Agung, Way Sulan (Rp3 miliar) – Tender gagal
Peningkatan Jalan Dusun 03 Regah Lada, Pulau Sebesi (Rp775,9 juta) – Tender gagal
Kegagalan tender ini membuka peluang terjadinya keterlambatan pengerjaan infrastruktur, yang berisiko memengaruhi capaian pembangunan di tahun anggaran berjalan. Selain itu, sesuai aturan penggunaan APBD, proyek yang gagal tender di tahun berjalan berpotensi tertunda pelaksanaannya.
LSM: Harus Dievaluasi, Jangan Ada “Pengondisian”
A. Marliansyah, Ketua LSM SERAJA, angkat bicara soal maraknya tender gagal dan tender ulang. Menurutnya, kondisi ini bisa dipicu oleh minimnya penyedia jasa yang memenuhi syarat administrasi hingga kemungkinan adanya “pengkondisian” pemenang tender.
“Transparansi memang sudah cukup baik, tapi proses evaluasi harus diperketat. Jangan sampai proyek-proyek prioritas mangkrak hanya karena proses tender tidak efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, penting bagi Pemkab untuk memastikan proses lelang berjalan fair dan efisien agar pembangunan tidak terhambat.
Pemkab Masih Bungkam
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Gunawan, belum membuahkan hasil. Saat dihubungi, ia belum memberikan tanggapan resmi terkait proyek-proyek yang gagal dan tender ulang ini.
Catatan Akhir
Seluruh proyek yang ditenderkan ini merupakan bagian dari agenda strategis Pemkab Lampung Selatan dalam meningkatkan layanan dasar masyarakat — mulai dari infrastruktur jalan, gedung layanan kesehatan, hingga fasilitas pemerintahan. Masyarakat kini menanti, apakah proyek-proyek ini akan selesai tepat waktu, atau justru tersendat akibat proses tender yang berulang.
