Bandar Lampung, medianasional.id – Tanggung jawab siapa atas kecelakan lalu lintas di jalan raya?. Kecelakan dapat tentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk Undang-Undang dan peraturan lalu lintas yang berlaku di suatu Negara atau yurisdiksi tertentu. Secara umum, tanggung jawab dapat jatuh pada satu atau beberapa pihak berikut:
Pengemudi: Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kesalahan manusia. Jika pengemudi melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas, seperti melanggar batas kecepatan, tidak memberikan isyarat, atau mengemudi dalam keadaan mabuk, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.
Pejalan kaki dan pengendara sepeda: Pejalan kaki atau pengendara sepeda juga dapat memiliki tanggung jawab dalam beberapa kasus kecelakaan. Jika mereka melanggar aturan seperti menyeberang jalan tanpa menggunakan penyeberangan yang ditentukan atau tidak memberikan isyarat saat berbelok, mereka mungkin bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi.
Pemilik kendaraan: Pemilik kendaraan bertanggung jawab untuk memastikan kendaraan mereka dalam kondisi yang aman untuk digunakan. Jika kecelakaan terjadi karena kesalahan teknis pada kendaraan, seperti rem blong,yang gagal atau ban yang bocor, pemilik kendaraan mungkin bertanggung jawab.
Pemerintah; Dalam beberapa kasus, Pemerintah dapat memiliki tanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas jika mereka gagal menyediakan infrastruktur yang memadai atau tidak mempertahankan jalan dengan baik. Contohnya adalah jika kecelakaan terjadi karena kondisi jalan yang buruk atau kurangnya tanda peringatan yang memadai.
Salah satu pengalaman pribadi dari teman seorang jurnalis, di karenakan tidak adanya rambu-rambu lalu lintas sehingga harus tertimpa musibah dengan ditabrak oleh pengendara motor lain, “ini terjadi di Bypas Jl. Soekarno Hatta Rajabasa, Bandar Lampung hari Sabtu tanggal 28 Mei 2023 pukul 15.30 wib, dan didepan Asrama Haji pembatas jalan permanen dibuka,” ujar korban.
Sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 238 (1) Pemerintah menyediakan dan atau memperbaiki pengaturan sarana dan prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.
Pasal 238 (2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
Penting untuk diingat bahwa tanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas harus ditentukan oleh sistem peradilan dan hukum yang berlaku di Negara atau yurisdiksi tertentu.
