Kao, medianasional.id – Forum Pemuda Kecamatan Kao Teluk(FPKT) Kabupaten Halmahera Utara menolak terkait kebijakan pemerintah Halmahera Barat tentang 4 desa yang akan di masukan ke Halmahera Barat
Penafsiran Pemkab Halbar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2019 soal 4 desa masuk wilayah Halmahera Barat. Diantaranya desa Bobaneigo, Akelamo, Tetewang, Gamsungi. Hal ini dinilai sala penafsiran, cetus Almin sapaan akrab Almulk Ketua FPKT pada Media ini lewat vhia watsap, Selasa (17/2/2020).
Menurutnya berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017, itu belum berubah, 6 Desa secara sah masuk wilayah Halmahera Utara, Sebab, Permendagri tidak di bahas staus desa, melainkan hanya batas wilayah kedua Pemerintahan.
Meski sebagian dari wilayah geografisnya masuk Halbar tetapi status desa masuk Halmahera Utara, karena kodefikasi wilayah tidak berubah. Almul menuturkan ketika 4 desa dipaksakan oleh pemerintah Halbar maka takutnya memicu konflik saudara yang tidak diinginkan.
“Kami dari FPKT berharap jangan lagi terulang konflik saudara seperti yang terjadi di tahun 2006 yang lalu, maka kami berharap perhatian khusus Gubernur Malut secepatnya menangani masalah 6 Desa yang jadi perebutan Kabupaten Halbar dan Halut,” Tutup Almin Safi.
