Batang, medianasional.id – Wakil Bupati Batang Suyono meminta kepada anggota pengawas pemilu memiliki integritas yang berpedoman pada aturan bukan menjadi pengawas yang subyektif tapi obyektif. Karena tugas anda di beri panduan undang – undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya ada wewenang dan kewajiban.
“Pengawas harus berani dan jujur, jangan sampai ada pengawas yang subyektif, karena akan berbahaya,” kata Suyono saar memberikan arahan dalam Apel Kesiapsiagaan Pengawas Pemilu yang berlangsung di Jalan Veteran Jumat, (12/4/2019).
Anggota pengawas dalam tugasnya juga diawasi oleh seluruh komponen masyarakat, sehingga akan ketahuan adil dan tidaknya dalam pengawasan. Pengawas juga harus merespon apa yang diadukan oleh masyarakat atau peserta pemilu.
“Merespon apa yang diadukan oleh masyarakat dan peserta pemilu dan berlaku adil dalam pengawasan adalah awal dari keberhasilan dalam menjalankan tugasnya,” kata Suyono.
Di jelaskan bahwa tugas pengawas pemilu dari awal sampai dengan akhir proses Pemilu, yang harus diselamatkan dan dijaga dengan cara – cara yang berintegritas.
Kapolres Batang melalui Kabag Ops Kompol Hartono mengatakan, bahwa dalam menjalankan tugas sebagai anggota panwas tentunya harus berpedoman pada aturan perundang – undangan yang berlaku, maka dari itu jalankan tugas dengan secara profesional dan porposonal dengan menguasi undang – undangnya dan teknisnya, kami selaku polisi akan mengawal dan menjaga Pemilu supaya aman damai.
Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Achmad Suharto dalam sambutannya mengatakan bahwa Apel Kesiagapan Anggota Panwas ini bertujuan dalam rangka untuk memberikan kesiapan mental dan fisik bagi seluruh pengawas TPS yang berjumlah 2522 di seluruh Kabupaten Batang.
“Nanti Bawaslu bersma jajarannya pada Tanggal 14,15, 16 akan melakukan patroli pengawasan sampai di tingkat desa, untuk melakukan pencegahan adanya politik uang,” jelas Achmad Suharto.
Achmad Suharto mengatakan Apabila mendapati infornasi pembagian uang kita akan segera melakukan investigasi, dengan harapan tidak terjadi pelanggaran money politik.
“Dalam pelaksanaan tugas patroli melibatkan stakeholder seperti kepolisian, TNI dan Pemkab, hal ini untuk menghindari ancaman atau intimidasi dari tim sukses peserta pemilu,” jelasnya.
Reporter : Puji_Leksono.
