Semarang, medianasional.id Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, SH.MIP menyodorkan RAPBD 2019 untuk di bahas DPRD dan di harapkan pembahasannya rampung dalam 3 minggu ke depan.
Ganjar mengatakan pada kepemimpinanya periode ini akan memprioritaskan SDM, tetapi untuk program kepemimpinanya yang sebelumya akan tetap di jalankan nyaitu pengentasan kemiskinan dan infrastruktur.
“Untuk program dari sisi prioritas kita melanjutkan yang kemarin. Tapi SDM jadi pilihan kita untuk bisa mendongkrak kualitas SDM. Ini yang coba kita siapkan, penurunan angka kemiskinan terus kita genjot. Tapi insfrastruktur masyarakat terus kita kaji”,katanya.
Di sela – sela penandatanganan Nota Kesepakatan antara pemprov Jateng dengan DPRD Jateng, tentang KUA dan PPAS APBD Jateng TA 2019 dengan APBD sebesar Rp 25,6 triliun,di gedung Berlian, Senin 12/11/18.
Lebih lanjut kata Ganjar”, maka kita sedikit kreatif, optimalisasi peran BUMD, optimalisasi aset, mengajak swasta atau CSR masuk dan kita gerakan kabupaten kota sampai desa,yang penting saling koordinasi, ungkapnya.
Lanjutnya “ini yang coba kita siapkan. Penurunan angka kemiskinan terus kita genjot. Tentu infrastruktur yang jadi pertanyaan masyarakat terus kita kaji,” katanya.
Tambahnya,”maka kita sedikit kreatif, optimalisasi peran BUMD, optimalisasi aset, mengajak sektor swasta masuk, tentu kita dibantu pusat, menggerakkan kekuatan yang di kabupaten kota bahkan sampai desa. Ini kita rangkul jadi satu, agar target bisa sama. Yang penting ada sinkronisasi dan harmonisasi program,” katanya.
“Umpama kita bicara sektor pertanian, sekarang banyak orang yang ingin bergandengan dengan kita. Kita bicara sektor infrastruktur sudah berjalan. Pengembangan SDM, jika kita mengandalkan sekolah itu tidak cukup. Maka lembaga-lembaga yang bisa mengembangkan itu termasuk dari luar negeri kita ajak.
“Mudah-mudahan dari DPRD dan eksekutif berhadapan dan bareng-bareng membahas. Semoga waktu tidak terlampaui. Kami akan standby agar memudahkan komunikasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, “Dengar aspirasi masyarakat dan pertimbangan kondisinya. Selain itu, penanggulangan kemiskinan harus jadi prioritas karena memang harus terus dilakukan,” katanya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jateng H. Taj Yasin Maimoen menuturkan, “Kehadiran tenaga tim penilai profesional menjadi sangat penting. Profesionalitas mereka ditunjukkan dari penentuan nilai yang valid. Selain itu, penting bagi appraisal bukan hanya memahami tugas-tugas teknisnya, tetapi juga perlu tahu aturan yang berlaku. Seperti halnya paham bagaimana kontrak yang benar, teknis hukum bidang dimana ia memberikan jasa, dll.”
Gus Yasin juga mendukung penuh keinginan akan lahirnya UU Penilai agar kemudian ada kepastian hukum terhadap komunitas profesi ini. Di UU tersebut, tercantum aturan main yang jelas ketika memberi jasa penilaian, termasuk punya kode etik profesi agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang.
“Namun yang tidak kalah penting pula, bahwa dalam sebuah UU semangatnya adalah mampu menjamin rasa keadilan dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat,” tuturnya.
Kontributor : Saerozim
Editor : Puji_Leksono
