Kampar, medianasional.id – Komisi III DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kampar, Senin (15/6/2026). Pemanggilan ini dipicu oleh rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kampar, M. Rizal Rambe, didampingi jajaran anggota komisi. Turut hadir Kepala BPKAD Kampar Dendi Zulheri dan Kepala Bapenda Kampar H. Zamhur. Namun, Kepala DPMPTSP Kampar Repizal absen dan hanya diwakili oleh Plt Sekretaris, Faisal.
Agenda yang sempat molor dari pukul 09.00 WIB menjadi pukul 11.00 WIB karena pelantikan Sekda Kampar ini mengungkap sejumlah fakta penting terkait kondisi keuangan daerah.
Koreksi Target PAD 2026
Dalam RDP tersebut, Rizal Rambe meluruskan simpang siur informasi mengenai target PAD DPMPTSP.
“Terjadi miskomunikasi pada pemberitaan sebelumnya. Target PAD DPMPTSP tahun 2026 yang benar adalah Rp6 miliar, bukan Rp8 miliar,” tegasnya.
Capaian Masih di Bawah 25 Persen
Hingga triwulan II berjalan, realisasi PAD DPMPTSP Kampar tercatat baru menyentuh angka 22,31 persen. Padahal pada triwulan I lalu, target minimal 15 persen juga gagal tercapai. Meski begitu, pihak dinas optimistis target triwulan II tetap bisa dikejar.
Hingga triwulan II berjalan, realisasi PAD DPMPTSP Kampar tercatat baru menyentuh angka 22,31 persen. Padahal pada triwulan I lalu, target minimal 15 persen juga gagal tercapai. Meski begitu, pihak dinas optimistis target triwulan II tetap bisa dikejar.
Aturan Pusat Pangkas Retribusi KPR Subsidi
Rendahnya serapan PAD ini salah satunya dipicu oleh perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Saat ini, daerah tidak lagi diizinkan memungut retribusi izin pembangunan untuk rumah subsidi atau KPR tipe 36.
Rendahnya serapan PAD ini salah satunya dipicu oleh perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Saat ini, daerah tidak lagi diizinkan memungut retribusi izin pembangunan untuk rumah subsidi atau KPR tipe 36.
“Aturan baru dari pusat memasukkan KPR 36 ke dalam program perumahan rakyat, sehingga retribusinya dihapus. Hal ini otomatis memotong potensi penerimaan daerah kita,” jelas Rambe.
DPRD Desak Optimalisasi Potensi
Komisi III mengingatkan DPMPTSP agar tidak pasrah pada keadaan dan meminta mereka lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan lain. Optimalisasi ini dinilai krusial agar capaian di akhir tahun tidak merosot dan membebani APBD.
Di sisi lain, usai pertemuan, Plt Sekretaris DPMPTSP Kampar, Faisal, memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait hasil rapat maupun alasan ketidakhadiran kepala dinas.
“Saya tidak jawab dulu, nanti sama Pak Kadis saja,” ujarnya singkat sambil menghindar. (Adv)
