Raja Ampat, medianasional.id – Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim menyayangkan, ternyata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Raja Ampat tidak paham tentang alur Aanggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau tahapan penyusunan APBD.
“Agar diketahui bahwa dalam pembahasan APBD P Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 terjadi dinamika yang agak ketat karena ada statment dari anggota DPRK, bahwa Sekda Raja Ampat selama ini telah menipu mereka karena selalu saja merubah rubah APBD setelah pembahasan,” kata Sekda
Untuk itu dirinya (Sekda Raja Ampat Red) menegaskan pada RDP itu, bahwa saat pembahsan berikutnya semua dokumen sudah harus siap dan dibagikan ke anggota sehingga tidak ada lagi anggota yang merasa dibohongi. Ternayata staf Bappeda dan keuangan belum menyiapkan dokumen sebagaimana yang diminta oleh beberapa anggota sehingga pembahasannya belum dapat dilanjutkan, bukan deadlock.
“Berkaitan dengan dana Rp. 3 Milyar perlu diketahui saudara ketua bahwa pos yang ada di Sekretariat daerah (Setda) adalah pos secara keseluruhan baik kepala daerah, wakil kepala daerah, sekda maupun 3 asisten, jadi bukan khusus untuk sekda 3 Milyar itu. Jadi jangan karena tidak paham terus menyebarkan berita bohong, dan perlu juga diketahui bahwa operasional KDH/Wakil KDH dan Sekda serta 3 Asisten jauh berkurang dari tahun sebelumnya, bahkan kehadiran Pjs Bupati sudah tidak tersedia anggarannya,” tutur Sekda.
“Sehingga penambahan itu, untuk operasional secara keseluruhan termasuk BBM, makan minum dan perjalanan dalam daerah, apalagi menghadapi Pilkada bila terjadi apa-apa bagaimana mengatasinya karena ke daerah butuh transportasi laut. Perlu juga ketua DPRK tau bahwa jika operasional sekda lebih besar dari KDH dan Wakil KDH itu melanggar bahkan sistem menolaknya,” sambungnya.
Menurut Sekda, Ketua DPRK juga tidak paham tentang SIPD, super admin itu adalah diperuntukkan untuk sekda sebagai ketua TAPD, dan dirinya (Sekda) yang harus memegangnya atau pakai bahasa warwey menguasai, jadi tidak untuk siapapun. “Harus saya sampaikan bahwa beberapa tahun ini dipercayakan kepada staf sehingga tidak terkontrol, masa Sekda tidak tau isi APBD dan bagaimana cara kerja mereka ?. Semua ASN di Waisai tau kondisi yang sebenarnya tentang APBD Kabupaten Raja Ampat,” imbuhnya.
Sekda berujar, bahwa pada saat pandangan akhir fraksi salah satu yang disampaikan adalah melakukan rasionalisasi anggaran perubahan pada beberapa OPD di APBD P 2024 yang sangat mencolok besarannya karena ada OPD yang tambahan anggarannya puluhan Milyar.
“Seharusnya ketua DPRK lebih menyoroti itu, karena harus rasionalisasi sehingga tim TAPD melakukan inventarisasi dan perbaikan di ruang kerja Asisten Bidang Pemerintahan bukan operator dari luar tapi operator staf Bappeda dan Staf Keuangan. Mungkin beliau terkejut karena biasanya rasionalisasi itu dibikin di ruang-ruang gelap sementara yang saya lakukan di kantor, mungkin beliau terkejut,” terangnya.
Sekda membeberkan, bahwa dalam pembahasan di saat sidang perubahan memang ada alokasi kegiatan renovasi ruang kerja.mungkin beliau terkejut.“Bapak Ketua ini ada motif apa sampai menyerang membabi buta seperti orang yang tidak tau mekanisme pembahasan APBD. Bila beliau menghimbau agar KPK dan Kejaksaan agar mengontrol, tapi kalau saya berharap agar KPK segera ke Raja Ampat jangan hanya mengontrol dari jauh biar semuanya jelas,” ungkap Sekda kepada media ini, Jum’at (4/10/2024) malam, melalui telephon selulernya.
Diberitakan sebelumnya, dikutip dari PBDNEWS.COM,WAISAI- Setelah penutupan APBD Perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2024, sampai dengan hari ini Pemda Raja Ampat belum melakukan evaluasi ke tingkat Propinsi, hal itu dikemukakan oleh Ketua DPRK Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey dalam keterangannya Persnya kepada media ini Jumat 04/10/2024
Diceritakan oleh Ketua DPRK bahwa hari Sabtu tanggal 29/09/2024 sidang APBD- P di dead lock dikarenakan pak Sekda Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M.Si. ngotot minta oprasionalnya sebesar 3 Miliar harus masuk. Hal itu yang membuat sidang tertunda. Ungkap Warwey
Lanjut ketua DPRK bahwa, APBD Induk tahun kemarin anggaran oprasionalnya sekitar 400 an lebih, kemudian terjadi pergeseran dibulan Mei atau Juni , pak Sekda punya oprasional masuk 2 Miliar dan sekarang ini masuk di APBD Perubahan beliau minta lagi 3 Miliar. Tukasnya
Sebagai ketua DPRK sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pak Sekda Raja Ampat, karena Oprasionalnya lebih besar dari pada Bupati dan Wakil Bupati.
Ditambahkan oleh Abdul Wahab Warwey bahwa sampai hari ini super adminnya, pak Sekda ambil alih, bahkan tidak memakai operator dikeuangan, tetapi memakai operatornya sendiri yang entah beliau bawa dari mana
” Dengan memakai operator sendiri, kami khawatir pergeseran-pergeseran anggaran akan dimainkan oleh pak Sekda dan ini menjadi kekhawatiran kami di DPRK” Pungkasnya.
Melihat kondisi ini saya sebagai ketua DPRK berharap nota kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama Pjs Bupati tidak berubah atau bergeser satu angka pun.
Untuk saya berharap, kepada KPK, Kejaksaan dan Polres melihat dan monitor persoalan ini, karena sekda punya oprasional lebih besar dari Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat.
Sementara itu sekda Raja Ampat saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp bahkan melalui panggilan WhatsApp namun beliau tidak membalasnya bahkan pesan masih centang satu.
Tim Liputan medianasional.id
