Jakarta, Medianasional.id – Terkait mangkraknya Pekerjaan Peningkatan TPS Mejadi TPS 3R Lokasi-9 Pesanggrahan menimbulkan berbagai tudingan miring kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta selaku pemberi kerja kepada PT. Mekaleksi Surya Pratama yang dianggap amatiran.
Pasalnya, PT. Mekaleksi Surya Pratama tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, bahkan pekerja pada proyek tersebut tidak dibayar, yang jadikan mandor serta pekerja kesulitan menutupi biaya sehari-hari untuk diri sendiri dan kebutuhan keluarga.
Ironisnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto pada tanggal 10 Februari lalu disebut mengunjungi lokasi serta menjanjikan akan membereskan hak pekerja yang belum dibayarkan. Namun pernyataan itu hanya demi kebohongan, lantaran sampai hari ini, mandor beserta pasukanya belum menerima haknya.
Akibat perlakuan penyedia tersebut, terjadilah keributan antara mandor dengan pemilik kantin yang menagih biaya makan-minum kepada mandor. “Sampai saya menerima kata-kata kasar dari pedagang. Hal yang wajar, sebab kita memang belum mampu bayar akibat tidak dibayar,” kata mandor.
Bahkan, keributan juga terjadi dengan para istri. Lantaran pekerja yang tidak bisa kirim uang seperti biasanya, sehingga istri curiga dan beberapa sempat datang ke lokasi proyek untuk memastikan suami mereka tidak macam-macam, yang ternyata memang belum dibayar.
“Sekitar 80 juta upah kita yang belum dibayar. Kita ini wong cilik, kenapa mereka tega bohongin kita begitu ia. Yang punya warung sudah maki-maki kita dengan kata-kata kasar karena kita belum bayar utang, dan lebih parah istri-istri curigai kita enggak beres,” keluh mandor lagi.
Tidak tahan pada situasi sulit, para pekerja sempat akan bakar bangunan. Namun, mandor menenangkan mereka, lantaran adanya janji dari Aditya dan Ferdinan Syah atas petunjuk Asep Kuswanto yang berjanji akan segera membereskan upah mereka.
Sadisnya, tidak ada tindak lanjut seperti yang dijanjikan. Yang ada Aditya dan Ferdinan Syah memblokir telepon dan percakapan dengan mandor.
“Sadis mereka itu (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Penyedia), kata Santo warga sekitar. Menurutnya, anggaran 4 Miliar untuk pekerjaan tersebut bukanlah sedikit.
“Bagaimana sih itu Kepala Dinas? Anggaran 4 Miliar dikemanakan? Masa tega sih bohongin rakyat kecil? Sadis itu!” kata Santo.
Sementara itu, Kepala Dinas, Asep Kuswanto dan Wakil Kepala Dinas, Syaripudin belum berkenan untuk berikan klarifikasi atas konfirmasi Medinasional.id.
Kedua pejabat yang digaji dari uang rakyat ini pilih tutup mulut dan terkesan tak ada empati akan nasib buruh kecil yang haknya dizolimi. Dimana, anak dan istri para buruh tidak lagi bisa makan, dan tak ada uang untuk bayar kontrakan.
Sehingga tudingan persekongkolan jahat Kepala Dinas dengan penyedia PT. Mekaleksi Surya Pratama, serta pengawas PT. Danureksa Sarana Cipta layak untuk diperiksa oleh penegak hukum.
