Jakarta, medianasional.id- Tim menghasilkan puluhan butir rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum dan telah merampungkan tugasnya, kemudian hasilnya segera dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Tim Percepatan Reformasi Hukum dihadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ((Menko Polhukam), Mahfud MD saat Rapat koordinasi (Rakor) pleno akhir.
Informasi yang berhasil dihimpun media ini, anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum dan masing-masing Ketua Pokja sebagian hadir fisik, selebihnya terutama yang diluar kota hadir secara daring dalam rapat yang berlangsung, di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin Selasa (12/9/2023).
Menariknya masing-masint Pokja menyampaikan paparan akhir kepada Menko Polhukam yang langsung mendapat respons balik dari Menko Polhukam Mahfud MD.
“Saya terima hasilnya yang secara umum bagus. Presiden memang melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum, yang kemudian meminta Menko Polhukam melakukan pembenahan, dan ditindaklanjuti, termasuk dengan membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum ini, yang hasilnya akan segera kita sampaikan kepada bapak Presiden,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam Rakor.
Disebut Tim menghasilkan puluhan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum, dari empat Pokja, yaitu Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum, Pokja Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pokja Sektor Perundang-undangan.
Selain itu Tim Percepatan Reformasi Hukum secara intens bekerja sepanjang Juni-Agustus 2023, dan telah melakukan diskusi berbagai tahapan, serangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi, termasuk melalui konsultasi dengan pimpinan Kementerian dan Lembaga, serta kelompok masyarakat sipil.
Prof Harkristuti Harkrisnowo, selaku ketua Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum, dalam paparannya juga menyampaikan bahwa, “Pokja Tidak hanya melakukan diskusi secara parsial, tetapi juga melakukan pembahasan bersama-sama dengan semua Pokja, sehingga masing Pokja mengetahui dan menyepakati rekomendasi dari masing-masing Pokja.
Menko Polhukam berujar, bahwa rekomendasi agenda prioritas ini, rencananya akan segera disampaikan kepada Presiden, yang dijadwalkan pada Kamis (14/9/2023) mendatang. Selanjutnya pemerintah akan melakukan pembenahan dan reformasi di bidang Hukum.
“Kita akan bersama-sama menyampaikan rekomendasi agenda prioritas ini kepada Presiden,” ungkap Mahfud MD, saat menutup rapat. (Red)
