Purbalingga,redaksimedinas.com – Sekitar 50 warga RT 1 RW 1 Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon mendatangi balai desa setempat, Selasa (2/1). Mereka menyampaikan aspirasi ke pemerintah desa perihal proses pembangunan drainase di wilayahnya.
Koordinator warga, Gondo Rahayu menilai, penggunaan dana desa tersebut dianggap tidak sesuai dengan hasil pembuatan drainase di wilayahnya. Selain itu, penggunaan tenaga dalam pembangunan itu bukan warga sekitar lokasi pembangunan, padahal yang dia ketahui pembangunannya menggunakan sistem swakelola.
“Saya melihat pengerjaannya selama ini diborongkan, warga minta jangan diborongkan. Kemudian yang bekerja di luar desa, kalau ada yang di desa juga sedikit,” katanya.
Dia juga meminta agar Pj Sekdes, Subejo untuk melepaskan jabatannya karena dinilai tidak melibatkan warga ketika dalam proses pembangunan serta dinilai tidak pernah sosialisasi dengan warga. Sepuluh orang perwakilan warga melakukan audiensi dengan pihak pemdes dan dimediasi oleh pihak kecamatan, kepolisian, koramil dan BPD.
Kades Toyareka, Darmin berterima kasih kepada warga yang telah menyampaikan aspirasi untuk memperbaiki kinerja perangkat desa. Menurutnya, proses pembangunan di Desa Toyareka, termasuk drainase di RT 1 RW 1 sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Drainase itu sepanjang 120 meter dengan lebar 50 cm dan tinggi 50 cm dengan dana sekitar Rp 40 juta.
“Perencanaannya sudah disetujui oleh BPD dan melalui asistensi kepada pihak kecamatan, DPU-PR, pendamping desa, Dinpermasdes dan Bakeuda. Pengerjaannya juga dilakukan swakelola, tapi sesuai dengan aturan yang ada. Swakelola tidak berarti proses dari awal hingga selesai diserahkan kepada warga. Material dibeli di desa, pekerja juga dari warga desa walau memang kami akui ada juga dari desa lain,” katanya.
Terkait permintaan agar Pj Sekdes dicopot dari jabatannya, selaku kades, ia akan segera menindaklanjutinya. Namun tidak saat ini, sebab ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah mencari kader perangkat desa yang memiliki SDM yang mampu mengurusi administrasi kesekretariatan.
“Tuntutan itu, saya iyakan dan kami akan melangkah. Kami akan berkoordinasi dengan BPD untuk menggodok perangkat desa yang lain untuk bisa bekerja mengurusi administrasi kesekretariatan, sebab kedudukannya sangat vital. Jangan sampai kami gegabah memilih orang. Dan kami akui, untuk saat ini, dia (Subejo) yang paling mampu untuk itu. Ini bukan karena ada hubungan apa-apa dengan dia, tapi lebih ke arah kinerja,” terangnya.
Sementara itu, Pj Sekdes Subejo mengaku tidak mempermasalahkan jika harus melepas jabatannya sebaga Pj Sekdes. Terlebih lagi sudah dua kali dalam forum rapat perangkat dan kelembagaan desa, dia meminta untuk mengundurkan diri jadi jabatan itu, namun belum diperbolehkan. ( Ali- w )
