Namlea, medianasional.id – Kinerja Pejabat Bupati Buru DR. Djalaludin Salampessy S.Pi, M.Si dalam mengubah wajah Pulau Buru sampai saat ini terbilang melebihi ekspetasi publik. Diuraikan dengan potret kinerja Pj Bupati di beberapa sektor misalnya pertanian, ketahanan pangan kemudian perikanan pariwisata, aspek lingkungan, penataan ruang, sosial budaya dan lain sebagainya memberikan nilai positif dan menunjukan optimismenya terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Saat ditemui awak medianasional.id di ruang kerjanya, Senin (9/1/2023), Pj Bupati Buru DR. Djalaludin Salampessy, S.Pi, M.Si menjelaskan terkait dengan penilaian dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw untuk para pejabat Bupati ataupun Walikota, yang mana mekanisme penilaiannya itu dikirim melalui format yang sudah didesain oleh Kementerian dalam Negeri dalam kaitannya dengan kinerja yang diukur per tiga bulan atau per triwulan.
“Dimana variabel yang diukur adalah indikator-indikator yang ditetapkan melalui format dimaksud, dengan demikian ukuran kinerja yang terekam dalam rekor kinerja tidak terkonekfikasi di dalam format dimaksud, format itu menyesuaikan dengan variabel-variabel ekonomi makro, dimana kinerja- kinerja pemerintahan yang diukur dari bulan Januari 2022 kemudian dikompilasi dengan data-data yang ada,” ujarnya.
“Memang nilai yang kemudian dikeluarkan itu didasarkan pada data yang terinput lewat forum dimaksud, dalam kaitannya dengan itu maka yang berpengaruh terhadap nilai itu adalah perbaikan terhadap format data yang dikirim, dengan demikian pada waktu dikirim pertama, format itu tidak dipelajari atau belum dipelajari dengan baik karena koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dimana pada saat itu waktunya bersamaan antara Irjen dengan banggar sehingga format yang berbeda itu kemudian harus mengakomodir dan dipercepat,” jelasnya.
“Dan setelah menginput data harusnya dikoreksi terlebih dahulu, tetapi karena koreksinya itu terlambat maka nilai yang dikeluarkan itu berdasarkan data yang belum lengkap, tapi sekarang sudah kita evaluasi terkait dengan data-data yang dikirimkan dan sudah terkoreksi. Insya Allah nanti di semester II ini, nilai kita akan bisa menyesuaikan dengan pemahaman terhadap format yang diberikan, dengan demikian tidak menjustifikasi terkait dengan kinerja kita itu tidak ada atau tidak bekerja, karena kita bekerja bukan hanya dari waktu yang tersedia tetapi malah kita kerja lebih dari 24 jam dan apa yang menjadi harapan masyarakat dari aspek pemerintahan itu bisa kita penuhi, antara lain : sosial-budaya dan ekonomi kita penuhi dengan demikian maka nilai tersebut bukanlah menjustifikasi terhadap ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan didaerah tetapi hanya sebagai ukuran sesuai dengan format yang sudah ditetapkan dan Itu yang kemudian dijadikan dasar untuk pengukuran dari apa yang kita lakukan berdasarkan nilai dan format tersebut,” ungkap Salampessy.
“Data yang terukur di dalam format yang diberikan merupakan perbandingan antara data awal sebelum kita masuk dengan 3 bulan setelah kita start ditetapkan menjadi penjabat Bupati. Dengan demikian maka nilai tersebut ketika dikompilasi dalam kinerja misalnya untuk ukuran pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan waktu akumulasi ekonomi dengan hitung-hitungan, memang ada per triwulan tetapi fondasi yang diletakkan dari ukuran kita itu, tidak menunjukkan satu nilai totalitas dari kerja-kerja kita, sehingga terpotret kerja kita itu dari dinamika sosial dan berbagai persoalan pemerintahan yang tidak terselesaikan yang tidak dituntaskan baik PR tahun-tahun kemarin terkait dengan perencanaan dan implementasi pembangunan untuk perbaikan infrastruktur atau sosial budaya dan dukungan-dukungan terhadap mekanisme perencanaan yang lainnya. Tapi karena format itu berisi variabel-variabel terukur yang ditetapkan maka itu perlu dipahami pengisiannya dengan baik dengan data yang sudah ditetapkan dimana pada waktu itu, teman-teman melakukan koordinasi dan konsultasi tapi belum final terkait dengan mekanisme pengisiannya sehingga karena kita terburu-buru maka pengirimannya itu tidak menggambarkan Potret evaluasi secara totalitas dari data dan angka-angka secara kuantitatif yang ditetapkan”, tutur Pj Bupati Buru.
“Selain itu diuraikan juga dengan potret kinerja kita di beberapa sektor misalnya pertanian sampai akhir 2022, kita kelebihan beras 900 ton yang terukur untuk bidang pertanian, kemudian ketahanan pangan kita menghadapi inflasi dan kita siap untuk itu, kemudian stok perikanan itu juga tersedia, kemudian potret lain terkait dengan berbagai persoalan dan dinamika sosial kemasyarakatan yang terselesaikan dengan baik kemudian beberapa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap berbagai pekerjaan kemarin juga terselesaikan dengan baik, kemudian tanggung jawab terhadap beberapa hal di bidang kesehatan, dan tunggakan-tunggakan walaupun belum terselesaikan secara tuntas tapi dinamika di bidang kesehatan dan pendidikan itu semua bisa terurai dan terlaksana dengan baik,” imbuhnya.
“Ada beberapa kekurangan yang menjadi bahan evaluasi dan itu sementara akan diperbaiki di tahun 2023 misalnya terkait dengan PTT atau Pegawai Tidak Tetap yang merupakan kebijakan nasional, terkait ketenagakerjaan, pengangguran dan lain-lain itu secara nasional ada pada semua daerah, karena itu merupakan instruksi dari MenPAN, kemudian terkait dengan pengalokasian anggaran itu juga secara perlahan-lahan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan dibicarakan bersama dengan DPRD dan proses mekanisme perencanaannya juga sudah berjalan dengan baik untuk APBD 2023 dan kebutuhan-kebutuhan lain dari sosial kemasyarakatan kemudian kependudukan itu juga terlaksana dengan baik,” terang Salampessy.
Ditambahkannya, “Persoalan terkait khusus lingkungan dan gunung botak karena itu merupakan kewenangan tapi sementara berproses untuk izin penambangan rakyat dan hasil terakhir sementara dalam proses untuk kajian lingkungan hidup yang strategis, kemudian rekomendasi Gubernur Maluku terkait dengan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini keluar maka akan didorong untuk izin penambangan rakyat karena proses pengurusannya sudah mulai jalan, kemudian untuk tatanan pemerintahan desa, itu berjalan di mana sampai 29 Desember 2022 sudah dilantik 41 kepala desa hasil Pilkades secara langsung, walaupun ada dinamika tapi semuanya terlaksana dan pelantikan berjalan dengan lancar. Kemudian pengisian jabatan yang kosong sudah dilaksanakan sehingga secara keseluruhan dinamika pemerintahan berjalan dengan baik dan merupakan bagian terhadap dukungan pelayanan publik di kabupaten dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi,” urainya.
“Kami juga menginisiasi kerjasama dengan Kabupaten Buru Selatan dan MOUnya sudah ditandatangani beberapa waktu lalu di akhir bulan Desember dalam konteks untuk pengelolaan pulau secara bersama, dan dari aspek pertanian, aspek pariwisata aspek lingkungan, penataan tata ruang, aspek sosial budaya kemudian upaya-upaya untuk bagaimana menyatukan visi pengelolaan kawasan pedesaan di desa-desa yang berbatasan dan lingkungan hidup untuk penataan tata kelola DAS (Daerah Aliran Sungai) dan lain-lain dalam kaitannya dengan itu maka dukungan dalam upaya membangun bersama pulau buru itu juga sudah kami inisiasi dan semuanya mendapat respon positif dari masyarakat. Inilah langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kemudian hal besar lain yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana menata kelembagaan secara pemerintahan dan memberi penguatan terhadap sektoral untuk mendukung prioritas-prioritas di tahun 2023, diantaranya Pilkades, MOU, penataan pemerintahan ditingkat kecamatan, kemudian dukungan terhadap penyelesaian hutang rumah sakit daerah kemudian dari aspek kesehatan untuk tenaga-tenaga kesehatan, dokter-dokter PTT, dan lain-lain sebagainya diupayakan untuk didorong dalam memenuhi harapan masyarakat di bidang kesehatan,” tutup Pj. Bupati Buru.
