Ternate, medianasional.id – Dalam rangka kesiapan pelaksanaan pengamanan pemilu 2019 di tingkat TPS, Selasa (26/2/2019). Polda Malut menggelar rapat koordinasi lintas instasi yang dilaksanakan di ruang rapat utama Polda Malut yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Utara Kombes Pol. Lukas Akbar Abriari, dengan tema “Kita Sinergitas Kerjasama Antara Instansi Menjelang Pengamanan Tahapan Pemungutan atau Penghitungan Suara Pemilu 2019, Yang Aman Damai dan Sejuk”.
Berdasarkan rilis yang diterima media ini, adapun amanat Kapolda Maluku Utara dalam penyampaiannya yang diwakili Wakapolda Maluku Utara bahwa dinamika perkembangan aspek kehidupan masyarakat saat ini sangat dinamis, hal ini di tandai dengan adanya arus informasi yang sangat cepat dan cangih antara lain berita-berita hoax ujaran kebencian, fitnah dan konten-konten yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Lanjutnya, dengan adanya kerjasama ini, para penyelengara pemilu dengan unsur Pengamanan dari tingkat Petugas TPS dapat bertugas secara profesional. Sehingga, kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, dapat mengontrol disetiap DPT, TPS, dan kesiapan distribusi logistik pemilu, bilik suara, maupun kotak suara untuk dikomunikasikan dengan pihak aparat keamanan Karoops Polda Malut.
“ Diketahui bersama bahwa, jumlah TPS untuk diseluruh Indonesia saat ini engalami Penambahan Yang cukup Signifikan, demikian halnya dengan di Maluku Utara Pada Saat Pilgub 2018 jumlah TPS Sebanyak 2.137 sedangkan saat ini (Pileg/Pilpres) sebanyak 3 795 TPS. Untuk itu, dengan membantu polri dalam pengamanan di tingkat TPS yang diperlukan 7.500 petugas linmas untuk mengamankan TPS Secara Bersama-Sama.
Selain itu, mewakili Gubernur Malut Asisten I Ir. Hasbi Pora mengucapkan terima kasih kepada Polri Dalam Hal ini, Polda Maluku Utara dengan kesiapan dalam pengamanan pileg dan pilpres 2019 di Maluku Utara.
Menurut dia, dalam pengalaman sebelumnya sering terjadi konflik yang dikarenakan tidak netral dari pihak penyelenggara, semoga pihak penyelenggara di Maluku utara tidak terjadi seperti yang sering terjadi di daerah lain di luar Maluku Utara.
“ Sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus selalu bertindak dalam koridor aturan yang berlaku, Kuncinya adalah netral,” terangnya.
Sementara dalam penyampaiannya Ketua KPU Provinsi Malut Sahrani Somadayo bahwa sejauh ini pihaknya sedang merekrutmen petugas TPS diseluruh kabupaten/Kota untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Sehingga, tujuan dari rakor ini adalah untuk membangun kerjasama Polri bersama unsur Stakeholder yang terkait demi mensukseskan pesta demokrasi yang jujur, adil, bebas dan rahasia guna memilih Pemimpin yang terbaik.
Diketahui, rapat kordinasi tersebut dihadiri oleh Wakapolda Maluku Utara Kombes Pol. Lukas Akbar Abriari, Gubernur Provinsi Malut atau yang mewakili Asistensi I IR. Hasbi Pora, Ketua KPU Malut Sahrani Somadayo, Komisyoner Bawaslu Malut Aslan Hasan, Karo Ops. Kombes Pol. Juwari, Kabinda Malut Brigjen TNI Gatot Eko Purujito, Danrem 152 Babullah atau yang mewakili Letkol Inf. Cecep Kurniawan, Kajati Malut atau yang mewakili Ibu. S.M Saliama, Kasat Pol PP Malut atau yang mewakili Rahmawati kadir, Danlanal Kolonel laut (P) Whisnu Kosardianto, Kasat Pol PP Halteng Halid Andisi, Bawaslu Halteng Mohamad Amin, Kapolres Halteng.
Safrin
