Maluku, Medianasional.id – Koperasi dan UMKM sebagai pilar atau penyangga utama disebut juga tulang punggung perekonomian di Maluku. Dengan demikian memiliki peran dan fungsi sebagai pilar utama dalam Pembangunan di Maluku.
Kepala TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalamah menjelaskan bahwa peran Koperasi dan UMKM di Provinsi Maluku sebagaimana yang diinstruksikan langsung oleh Bapak Gubernur telah melakukan satu perubahan yang sangat fundamental di mana sektor koperasi dan UMKM telah mengambil peran sangat strategis di dalam mendukung percepatan pembangunan Provinsi Maluku, hal ini dikatakannya saat di temui awak media di Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku yang bertempat di lantai 5 Hotel Shantika Rabu, (8/3/23) siang.
Menurutnya, berbagai upaya langkah konkret sudah dilakukan yakni, Yang pertama; seluruh produk-produk UMKM telah dilakukan melalui promosi tidak saja di dalam kapasitas daerah bahkan nasional, Yang kedua; akses usaha kecil dan menengah terhadap kredit dan perbankan juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik, Kur mengalami peningkatan, Dana intermediasi juga untuk memperkuat usaha kecil.
“Dalam Kegiatan ini, yang paling penting bagaimana membangun suatu sinergitas bersama komitmen bersama antara pusat, Provinsi dan kabupaten, untuk menentukan arah kebijakan dan arah untuk pengembangan koperasi ke depan, karena Koperasi sebagai pilar utama pembangunan Indonesia dan bahkan di daerah koperasi dan UMKM berkontribusi besar terhadap Provinsi Maluku, maka inilah sektor fundamental yang harus kita topang kedepan maka koperasi tentu tidak bisa kerja sendiri, tentu dengan berbagai sektor lain, untuk bagaimana UMKM dan koperasi yang menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Maluku bisa menyumbangkan value yang bagus, dan Yang ketiga; Kita juga sudah mengusulkan ke pusat, karena membutuhkan rumah produksi usaha kecil dan menengah, dan Kementrian koperasi mengatakan bahwa akan membangun,.dan nanti ada usulan dari Kita, supaya membangun brand koperasi rumah produksi UMKM, disitulah UMKM bermain dari 11 kabupaten/kota,” kata Hadi.
Ia menambahkan, “ke depan akan dibuat lagi perencanaan yang lebih inovatif untuk sektor-sektor UMKM dan koperasi ini berperan di dalam proposit pertumbuhan income. Dimana Konkritnya adalah nantinya akan disusun dari database, bagaimana usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yang mana kita mau ajukan, dalam skala Maluku nasional bahkan kita orientasi ke ekspor ke depan dan saat ini sudah dibangun Maluku inovation, yang akan diperbanyak dispot – spot pariwisata, yang nanti di tahun depan ada semacam pertemuan UMKM yang digagas oleh PTSP dengan skala nasional di Provinsi Maluku,” tutur Ketua TGPP.
“Pertumbuhan ekonomi di sumbangkan dari sektor ini dan diharapkan agar ada keberpihakan dari pemerintah dan itu menjadi sangat penting,” pungkas Hadi.
“Jadi skali lagi instruksi atau perintah gubernur untuk memperbaiki atau mempercepat pertumbuhan koperasi dan usaha menengah, harus menjadi pilar utama pembangunan ini,” ujar Hadi.
Diketahui, Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekda Provinsi Maluku, dan Rakor ini berlangsung hingga tanggal 10 Maret 2023 yang dihadiri oleh pejabat Kementerian Koperasi UKM RI, Kadis KUKM Maluku Natsir Kilkoda, Ketua TGPP Maluku Hadi Basalamah, Kadis/Badan yang membidangi KUMKM kabupaten/kota se-Maluku, pejabat Eselon III / IV Dinas KUMKM Provinsi – kabupaten/ kota dan instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Ir. Sadli IE, M.Si.,mengatakan, dalam upaya memberdayakan koperasi dan UMKM di Maluku, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa program dan kebijakan sebagai bentuk perhatian dalam mendukung dan menggerakkan perekonomian di daerah. Momentum rakor ini pun harus mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan perekonomian KUMKM di Maluku.
“Atas nama pemerintah daerah, Saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas usaha dan komitmen untuk membangun koperasi KUMKM di Maluku, sebagai roda penggerak perekonomian daerah,” kata Sekda.
Sekda berharap, pemerintah daerah (Dinas/Badan UMKM) dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan KUMKM, terutama terhadap penataan kelembagaan koperasi dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku.
“Di era revolusi industri 4.0 saat ini menjadi peluang sekaligus tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Oleh karena itu KUMKM diharapkan mampu bertransformasi secara dinamis dan adaptif sehingga dapat terus berkembang,” tutup Sekda.
