Tanjung Selor, medianasional.id- Program prioritas yang telah dicanangkan pemerintah merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan merata dan berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah. Oleh karenanya, dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kondisi objektif di daerah, khususnya di wilayah-wilayah strategis seperti Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang memiliki peran dalam aspek politik dan keamanan nasional.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Polkam, Marsda TNI Oka Prawira saat melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara, belum lama ini, Rabu (9/7/2025).
Menurutnya, Kalimantan Utara adalah wilayah strategis yang menjadi garda terdepan kedaulatan negara. Diperlukan sinergi semua pihak agar program-program nasional benar-benar menyentuh masyarakat perbatasan dan memperkuat ketahanan nasional, politik, serta keamanan.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, serta penguatan infrastruktur dan sistem digital di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Selain itu, kunjungan juga dilaksanakan dalam rangka melakukan pemetaan wilayah Kaltara dari penyelundupan narkoba, barang ilegal, dan perdagangan manusia.
Oka mengatakan, penguatan kedaulatan wilayah, termasuk wilayah perbatasan dan laut teritorial merupakan bagian fundamental sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Kaltara sebagai daerah perbatasan darat dan laut dengan Malaysia, memiliki posisi strategis namun sekaligus rawan, sehingga membutuhkan penguatan sistemik dalam tata kelola wilayah dan sumber daya kemaritiman demi menjaga kedaulatan negara dan kepentingan nasional.
“Optimalisasi implementasi program prioritas nasional dalam perspektif politik dan keamanan perlu menjadi perhatian, khususnya di wilayah Provinsi Kaltara. Karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mensukseskan program prioritas nasional,” jelas Oka.
Sementara itu Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang menyampaikan beberapa isu strategis terkait masalah keamanan dan sosial di Provinsi Kaltara, diantaranya penyelundupan lintas batas seperti narkoba, barang illegal, perdagangan manusia dan imigran gelap. Selain itu, konflik agrarian dan pertanahan akibat pembukaan lahan, serta aktifvitas tambang illegal yang merusak lingkungan juga masih menjadi isu yang harus segera diatasi.
“Untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan instansi vertikal di Kaltara, Gubernur Kaltara telah menetapkan SK tentang Forkopimda. Selain itu, sinergi juga diwujudkan melalui Komunitas Intelijen Daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Proyek Strategis Nasional di Kaltara,” ungkap Gubernur.
Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol Desman S. Tarigan dan Plt. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksma TNI Rudi Haryanto.
Tim Liputan medianasional.id
Editor : Zainal La Adala
