Malang, medianasional.id – Tensi persaingan antar pengusaha jasa konstruksi yang biasa mengerjakan proyek di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, terus meninggi. Penyebabnya, pembagian proyek oleh pihak dinas dinilai tidak merata.
Memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai menggelindingkan proyek-proyek fisiknya. Dalam pengumuman lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tercatat sudah sekitar 203 tender yang sedang dilelang.
Diantaranya, satu lelang milik RSUD Kanjuruhan senilai Rp. 10,9 Miliar. Yakni, pembangunan gedung rawat jalan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan lima lelang tender proyek pembangunan/rehabilitasi pasar, total senilai Rp. 3,99 Miliar. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebanyak 20 lelang tender, dengan total anggaran sebesar Rp. 10,596 Miliar.
Untuk, Dinas Kesehatan juga baru saja melelangkan proyeknya sebanyak 11 tender. Rinciannya, Satu tender proyek rehabilitasi gedung, empat tender proyek pengembangan ruang puskesmas, dan enam tender proyek penambahan ruang rawat inap puskesmas. Dengan total anggaran sebesar Rp. 12,608 Miliar.
Sementara pelelangan tender proyek yang terbanyak, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Yakni sebanyak 179 lelang tender proyek. Dari jumlah tersebut, total anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp. 148 Miliar.
Tak hanya ratusan proyek yang sudah diluncurkan Dinas PU Bina Marga melalui sistem lelang. Informasi yang dihimpun tim redaksi medianasional.id menyebutkan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini juga menggelontorkan anggaran untuk proyek non lelang. Atau pelaksanaannya melalui penunjukan langsung (PL).
Dari sumber medianasional.id diketahui, proyek yang di PL-kan oleh Dinas PU Bina Marga pada awal tahun anggaran ini sebanyak lebih dari 257 paket pekerjaan. Yang semuanya dengan jenis pekerjaan pemeliharaan. Yakni pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
“Total anggarannya lebih dari Rp. 50,7 Miliar,” ungkap sumber di lingkungan Pemkab Malang ini, yang minta namanya tidak disebut. Sementara, lanjut dia, yang kebagian mendapat kue proyek PL ini hanya kontraktor tertentu saja. Terutama yang klaimnya dekat dengan Bupati.
Hal inilah yang memicu gonjang ganjing di kalangan para pengusaha jasa konstruksi, yang sebelumnya sudah biasa bermain atau mendapatkan proyek di lingkungan Pemda. Kabupaten Malang.
“Kabarnya hanya lima rekanan orang yang dikasih proyek PL dari Bina Marga itu,” masih kata sumber yang sama. Sayang, dia tidak mau menyebutkan siapa saja kelima orang rekenan yang ketiban rejeki mengelola ratusan proyek PL tersebut.
Di bagian lain, Pengurus Asosiasi Pengusaha Perusahaan Konstruksi Indonesia (Asperkoni) Kota/Kabupaten Malang Pungky Satria Wibowo mengakui, jika regulasi atau pendistribusian proyek khususnya PL dari dinas ke asosiasi saat ini tidak jelas sama sekali.
“Saat ini dinas lebih condong memberikan proyek PL nya pada perseorangan. Tidak lagi melalui asosiasi seperti yang sebelum-sebelumnya,” ungkap dia.
Sehingga, lanjut dia, jika terjadi kekisruhan dikalangan para rekanan, hal itu adalah wajar. Sebab, mereka merasa tidak lagi bisa mendapatkan proyek dari dinas seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau hanya dikuasai oleh orang-orang dekat bupati dan para kontraktor besar saja, bagaimana dengan nasib para kontraktor kecil? Jangan serakahlah,” tandas pria asal Kabupaten Malang ini. Untuk menyikapi hal ini, Pungky menghimbau pada para kepala SKPD untuk lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan. Agar suasana di kalangan para rekanan dan asosiasi perusahaan jasa konstruksi kembali kondusif.(nrt)
