KENDAL- medianasional.id- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kendal resmi melantik 62 pengurus baru untuk masa bakti 2025–2030. Acara pelantikan yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Kendal pada Sabtu (11/10/2025) itu, dihadiri ratusan kader PKS serta Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah, Hadi Santoso.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kendal, Muhammad Salman. Suasana khidmat tampak menyelimuti prosesi pelantikan yang menjadi awal semangat baru bagi PKS Kendal dalam memperkuat kiprah politik dan pelayanan masyarakat di Bumi Bahurekso.
Ketua DPD PKS Kendal, Arif S. Hudiyanto dalam sambutannya menegaskan komitmen partainya untuk tetap kokoh melayani masyarakat serta konsisten menjadi mitra konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kendal. “PKS Kendal memiliki empat anggota dewan dari empat daerah pemilihan yang berbeda. Meski di dua dapil lainnya belum ada perwakilan, pelayanan PKS akan tetap kami lakukan secara merata demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Arif juga menegaskan bahwa PKS siap mendukung penuh program-program Bupati Kendal, sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan melalui Fraksi PKS di DPRD. Selain itu, PKS akan terus mencetak kader berintegritas untuk menjadi calon pemimpin masa depan yang tangguh dan berjiwa melayani.
“Semoga pelantikan ini menjadi semangat baru bagi pengurus DPD PKS Kendal untuk tetap ikhlas dan konsisten dalam melayani rakyat. Bersama rakyat, kita kawal menuju Indonesia Jaya,” tutur Arif penuh semangat.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Hadi Santoso, dalam arahannya berpesan agar PKS Kendal terus memperkuat soliditas internal dan menjadikan kantor partai sebagai Pos Pelayanan Masyarakat. “Jika ada satu gen yang paling melekat pada DNA PKS, itu adalah gen pelayanan,” tegasnya disambut tepuk tangan para kader.
Dalam kesempatan yang sama, PKS Kendal juga menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Berdasarkan survei internal, sebanyak 82 persen responden menyatakan sepakat dengan program tersebut. Arif berharap penyelenggara program (SPPG) dapat mematuhi standar operasional terbaru dari Badan Gizi Nasional agar keamanan dan kesehatan masyarakat tetap terjamin.(*)
