Batang, medianasional.id – Permasalahan banjir dan genangan di kawasan perkotaan Kabupaten Batang terutama Jalan A Yani, bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan akumulasi kegagalan desain dan tata kelola infrastruktur air, khususnya:
Tidak terintegrasinya sistem irigasi sekunder dengan drainase perkotaan, sehingga saluran irigasi berfungsi ganda secara tidak terencana sebagai drainase hujan dan akhirnya meluap.
Desain drainase jalan yang timpang, hanya dibangun di satu sisi jalan, sementara sisi lainnya hanya dilengkapi trotoar tanpa saluran bawah, sehingga kapasitas tampung dan alir tidak seimbang.
Pendekatan pembangunan yang mengedepankan kebutuhan tersier (estetika kota) tanpa didahului penyelesaian kebutuhan primer (pengendalian genangan / banjir dan keselamatan publik).
Ketiadaan standar zero runoff pada koridor jalan, kawasan terbangun, dan bangunan publik, sehingga seluruh limpasan hujan dibebankan ke saluran eksisting yang sudah overload.
Lemahnya pemisahan fungsi antara saluran irigasi, drainase, dan sanitasi—bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya air perkotaan modern.
Situasi ini berpotensi dpt menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan layanan publik, degradasi infrastruktur jalan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur.
Prinsip Dasar Kebijakan: Kota Indah Harus Fungsional
– Pembangunan perkotaan Batang harus bergeser dari paradigma “city beautification” menuju “climate-resilient urban infrastructure”, dengan prinsip:
– Keindahan kota bukan sekadar visual, tetapi kota yang tidak banjir, aman, sehat, dan berfungsi.
– Prinsip ini sejalan dengan arah RPJMD Batang 2025–2029 dan kebijakan nasional Kementerian PUPR terkait infrastruktur berketahanan iklim dan Nature-Based Solution (NBS)
Solusi Teknis Terintegrasi (Bukan Parsial dan Kosmetik)
A. Rekonstruksi Total Konsep Drainase Perkotaan
– Drainase Dua Sisi (dual-side drainage) sebagai standar wajib seluruh koridor jalan perkotaan (termasuk Jl A Yani)
– Audit kapasitas hidrolik seluruh jaringan drainase dan irigasi sekunder dengan GIS dan drone mapping.
– Pemisahan tegas fungsi:
Irigasi = distribusi air pertanian
Drainase = limpasan hujan
Sanitasi = air limbah
(tidak boleh saling menumpang fungsi)
B. Zero Runoff & Eco-Drainage sebagai Standar Baru
Setiap proyek jalan, trotoar, dan kawasan perkotaan wajib menerapkan:
– Sumur resapan massal
– Taman resapan & bioswale
– Permeable pavement
– Kolam retensi mikro
– Tujuan: menahan air di tempat jatuhnya, bukan memindahkan masalah ke hilir.
– Program ini telah dirumuskan secara kuat dalam Zero Runoff Program & Eco-Drainage Perkotaan
C. Penataan Ulang Irigasi Sekunder Perkotaan
– Normalisasi selektif irigasi sekunder di zona kota.
– Pembangunan sudetan perkotaan untuk mengurangi beban saluran lama.
– Pengendalian debit dengan pintu air dan sensor otomatis agar irigasi tidak meluap saat hujan ekstrem. (Digitalisasi Hidrologi dan Sistem Peringatan Dini (EWS) )
D. Nature-Based Solutions (NBS) Hulu–Hilir
Banjir kota tidak bisa diselesaikan hanya di kota. Maka perlu:
– Rehabilitasi DAS hulu (reboisasi, infiltration trenching)
– Pembangunan / Revitalisasi embung mikro
– Sabuk hijau dan RTH publik & RTH Private fungsional (bukan sekadar taman estetika)
– Pendekatan ini sejalan dengan Green Embung System dan konservasi DTA
Reformasi Kebijakan & Tata Kelola
– Moratorium proyek kosmetik perkotaan (trotoar, median, façade) di kawasan rawan genangan sebelum masalah drainase selesai.
– Revisi standar perencanaan jalan dan trotoar: drainase (dua sisi) menjadi prasyarat desain.
– Integrasi Urban Digital Twin untuk simulasi dampak pembangunan terhadap banjir dan genangan
– DPUPR bukan hanya sekadar pelaksana fisik, ttp harus mampu mjd perencana ruang wilayah yang berkelanjutan
Skema Program Konkret untuk dieksekusi
Program Target
– Normalisasi & upgrade drainase kota Penurunan genangan ≥30%
– Zero Runoff Perkotaan Beban saluran turun signifikan
– Digital Hydrology & EWS Peringatan dini real-time
– Green Embung & NBS Retensi air hulu–hilir
– Reformasi desain jalan Tidak ada lagi drainase satu sisi
Target ini seharusnya sudah ditetapkan secara eksplisit dalam indikator outcome RPJMD SDA
DPUPR Kabupaten Batang tidak kekurangan proyek, tetapi membutuhkan keberanian dan kecerdasan untuk membenahi skala prioritas. Kota yang indah tidak boleh dibangun di atas genangan. Penanganan banjir bukan soal teknis semata, melainkan pilihan kebijakan: apakah kita ingin kota yang tampak cantik saat kemarau, atau kota yang aman dan berfungsi serta estetik saat hujan.
