Sorong, medianasional.id-Perlindungan hari tua (Paitua) merupakan salah satu dari 5 (lima) program kerja Pemerintah provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) melalui gagasan Penjabat (Pj) gubernur Papua Barat Daya (PBD), Mohammad Musa’ad.
Hebatnya, Pemprov PBD dalam waktu dekat segera melaunching Program Paitua yang sangat bermanfaat bagi warga PBD yang lanjut usia, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Untuk itu, Pemprov PBD bergerak cepat menggelar rapat, dalam rangka persiapan pelaksanaan program Paitua.
Rapat tersebut selama 2 hari (06-07 Juni 2023), di kota Sorong, yang diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Papua Barat Daya (OPD PBD), diantaranya Bapperida, Dinas Sosial, Biro Hukum, Perwakilan Badan Keuangan, Disdukcapil, Diskominfo dan dari perbankan Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta dihadiri narasumber dari Bappenas Adhi Rachman Prana mewakili direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Untuk diketahui, Paitua adalah program yang bertujuan memberi perlindungan sosial serta meningkatkan kesejahteraan lansia berusia 65 (enam puluh lima) tahun ke atas di Provinsi PBD, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan para lansia dimaksud akan menerima dana tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi PBD.
Informasi yang berhasil dihimpun media ini, para lanjut usia di PBD, jumlahnya cukup banyak sekitar 24.759 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) orang, dan usianya di atas 60 (enam puluh) tahun, ironisnya tidak mempunyai pendapatan yang memadai dan kondisi kesehatannya mulai menurun.
Sehingga Pemprov PBD mempercepat langkah melakukan berbagai persiapan, diantaranya merancang konsep program dan business, proses yang efisien dan akuntabel serta memastikan regulasi dan kelembagaan program dimaksud.
Menariknya, persiapan program Paitua di dukung secara teknis oleh tenaga ahli dari program SKALA yang merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia di bawah koordinasi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.
Zainal La Adala/medianasional.id
Sumber : Pemprov PBD
