Kampar – Ketua DPC. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Kampar, Unandra M.Saleh pada Senin (25/09/2017) di ruang kerjanya mengatakan, “agar permasalahan maraknya penebangan hutan secara liar atau yang dikenal sebagai illegal logging di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, supaya ditindak lanjuti oleh Pihak Penegak Hukum, baik pihak polisi kehutanan maupun pihak terkait lainnya,” tegas Unandra M. Saleh kepada kru Medinas.
“Tolong ditelusuri siapa sebenarnya para oknum yang bermain ‘tali’ di balik semua ini. Karena jelas-jelas para pelaku sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. Di mana perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Ini harus serius ditangani para pihak yang terkait”, tegasnya.
Juga dituturkan Unandra, bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas Negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.
“Jika memang para pihak terkait yang seharusnya ikut menindak para pelaku perusak hutan malah ikut bermain, diminta segera ditindak tegas. Jangan para pelaku pura-pura ditangkap dari “Depan” tetapi lepas dari “Belakang” karena ada upeti kepada para oknum petugas. Seharusnya jika memang benar hukum mau dijalankan lebih baik dan benar terlebih dahulu di hukum para penegak hukum yang berkolaborasi dengan para pelaku Illegal Logging,” tegas Unandra.
Informasi yang diperoleh dari salah satu media, bahwa bebasnya pelaku perusak hutan dan penambangan secara liar tidak luput dari kurangnya pengawasan para pihak terkait, juga di sebut-sebut para pelaku bebas dan tidak takut untuk melakukan aksinya karena para oknum ikut bermain dengan menerima setoran rutin.
“Diminta dan diharapkan kepada pihak yang berkompeten baik dari TNI, Polri dan Polhut serta lainnya agar segera bekerja sama untuk memberantas para oknum nakal yang menggunakan jabatan dan seragamnya untuk memback-up para pelaku yang sengaja melanggar hukum”, pungkasnya. (Robinson)
