Wonosobo, medianasional.id – Proyek Strategis Nasional (PNS) dicanangkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana Food Estate menjadi salah satu fokus pembangunan yang tertera dalam Perpres Nomor 109/2020 tentang perubahan Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Food estate diklaim sebagai antisipasi terjadinya krisis pangan yang sekaligus menjadi upaya dalam menjaga ketahanan pangan negara Indonesia. Pada dasarnya food estate, yang berkaitan dengan budaya bercocok tanam bukan sebuah penanda kemajuan peradaban. Hal tersebut sudah dilakukan sejak jaman Belanda pada tahun 1950, dimana mekanisme pertanian sudah digagas pada masa kolonial. Pada era sekarang, food estate dalam proses pembangunannya menimbulkan banyak sekali problematika baik dikaji dari sisi lingkungan maupun sosial masyarakat. PC PMII Wonosobo mengangkat tema ‘Proyek Strategis Nasional, Bunga Atau Luka Untuk Masyarakat’ sebagai tema diskusi pada 8 Januari 2022, untuk membedah problematika yang timbul khususnya pada pembangunan food estate di berbagai wilayah di Indonesia.
Salah satu bukti timpangnya pembangunan food estate terlihat di Wilayah Papua, pemerintah mengalokasikan ratusan hektar tanah Papua untuk dijadikan sawah produksi padi. Padahal bahan makanan pokok masyarakat papua adalah sagu, dengan karakteristik penduduknya yang secara alamiah terlahir sebagai peramu bukan petani. Sedangkan, pengelola lahan persawahan tersebut adalah petani yang didatangkan dari pulau Jawa melalui program transmigrasi. Hal tersebut tentu saja menimbulkan problematika sosial antara masyarakt lokal dengan transmigran yang datang untuk menggarap proyek food estate. Pertanian yang berbasis rumah tangga, kemudian bergeser menjadi pertanian berbasis perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan sawah oleh perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta. Konsep food estate yang dicanangkan pemerintah justru menjadi proyek megalomaniak yang tidak berbasis pada masyarakat, kegagalan yang dialami pada era Seoharto dalam mengelola lahan gambut di Kalimantan sebesar 1 juta hektar dan gagal, kembali dirancang pada era pemerintahan Jokowi. Ketimpangan pembangunan proyek strategis nasional lainnya terlihat di Kawasan Pantura, yang sebelumnya menjadi wilayah lumbung pangan dengan tingkat kesuburan tanah relatif tinggi, di alih fungsikan menjadi Kawasan industri. Jelas sekali terlihat, bahwa alam yang mudah dijangkau dan mudah dimaksimalkan fungsinya justru dirusak oleh industrialisasi. Dilihat dari sudut pandang politik ekonomi, wilayah pantura menjadi lokasi strategis bagi industri-indutri yang berdiri jika dikaitkan dengan upah minimum yang relatif rendah, sejalan dengan biaya hidup yang murah.
Meskipun begitu dalam jangka waktu kedepan, indutri yang menguasai wilayah pantura akan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan dari berbagai aspek, jika hal tersebut terjadi maka akses bahan pangan akan sulit dijangkau, biaya hidup akan naik dan tuntutan kenaikan upah juga tidak dapat dihindari, bukan tidak mungkin hal tersebut mengakibatkan kekacauan dari segi ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan di Indonesia tidak didesain melalui aspirasi masyarakat, dan tanpa mempertimbangkan nilai filosofis serta kelestarian lingkungan.
Jurnalis Investigasi sekaligus Sutradara film documenter, Dandhy Dwi Laksono hadir sebagai narasumber diskusi menyampaikan bahwa, menigkatkan produksi pangan tidak harus dengan memusatkan produksinya. Daerah alluvial yang subur tidak seharusnya di konfersi, ada ketidaktepatan pengelolaan tata ruang dimana daerah alluvial yang subur tersebut diubah menjadi Kawasan industri sedangkan daerah-daerah dengan tipe tanah gambut justru di alih fungsikan menjadi lahan pertanian. Ketua PC PMII Wonosobo Ahmad Munawir juga menambahkan bahwa PMII Wonosobo telah mengkaji perosalan terkait proyek strategis nasional yang justru mengalami banyak kegagalan dan memberikan kerugian bagi masyarakat, melihat Wonosobo yang hari ini menjadi salah satu wilayah proyek strategis nasional maka dalam membaca dan meihat situasi tersebut, diharapkan kader-kader PMII Wonosobo bisa benar-benar paham terkait persoalan yang timbul dan mampu bersikap terkait persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional tersebut.
Wonosobo, yang masuk menjadi salah satu wilayah pembangunan food estate, tepanya di desa Lamuk, Kalikajar, yang sebelumnya ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi, justru memebrikan tekanan bagi para petani, dimana para petani diharuskan untuk mengubah cara bercocok tanam yang semula menggunakan cara timpang sari menjadi monokultur, atau satu komoditas utama. Petani juga diharuskan membuat kontrak dengan perusahaan yang mengelola food estate di wilayah tersebut, sampai pada wilayah pemerataan harga juga diatur oleh perusahaan yang bersangkutan.
Food estate holtikultura di desa Lamuk, Kalikajar Wonosobo sendiri dicanangkan mencakup 30 hektar lahan pertanian yang masih dalam proses pembangunan, komoditas utama yang harus ditanam adalah cabai. Ketika food estate bekerja sama dengan perusahaan, petani hanya sebatas menjadi buruh yang akan diberikan ongkos oleh perusahaan, dengan masa panen yang akan dipersingkat. Hal tersebut juga membeirkan dampak terhadap lingkungan, akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia untuk mempercepat proses penanaman. PSN pembangunan food estat, jelas tidak ramah lingkungan, deforestasi, pemcemaran, hingga kegagalan pembangunan yang ditelantarkan menimbulkan seabrek masalah-masalah baru yang berpeluang besar mengakibatkan krisis pangan dan krisis lingkungan di Indonesia. Dandhy Dwi Lakosono pada akhir diskusinya juga menyampaikan pesan kepada generasi muda dan mahasiswa pada khusunya, bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk bersinggungan dengan para petani dan mendiskusikan banyak hal mengenai problem yang tengah bermunculan pada saat ini, berdialog dengan para petani dan memberikan mereka jalan untuk dapat merumuskan strategi mereka sendiri.
Dunia pertanian tidak dapat dipungkiri berada pada masa suramnya, lumbung pangan dan ketahanan pangan yang di gemborkan pemerintah, menjadi ancaman baru bagi keberlanjutan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ya Jadi pakah proyek strategis nasional menjadi luka atau bunga untuk masyarakat? Jawabannya adalah, bunga yang melukai masyarakat.
Reporter : Andika
Editor : Drajat
