Jepara, Medianasional.id – Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Inf Mokhamad Husnur Rofiq, S.I.P., mendampingi Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta melaksanakan tinjauan pasar guna meninjau harga bahan pokok dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pasca kenaikan harga BBM.
Peninjauan tersebut turut didampingi juga Kapolres Jepara AKBP Warsono, Sekretaris Daerah Jepara Edy Sudjatmiko, serta pimpinan perangkat daerah.
Dalam kunjungannya ke Pasar Jepara 2, Selasa, (6/9/2022), Forkopimda Kabupaten Jepara memantau sejumlah bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, cabai merah, bawang merah, ayam dan daging.
“Syukur Alhamdulillah bahan baku yang kita pantau sudah mendekati normal,” ujar Pj. Bupati Jepara.
Sedangkan menurut para pedagang ketika ditanya oleh Forkopimda Kabupaten Jepara mengatakan bahwa kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai merah, bawang merah dan tepung terigu. Untuk harga cabai merah di Pasar Jepara 2 menyentuh angka Rp70.000/kg.
Seusai memantau pasar Jepara 2 dilanjutkan dengan mengecek ketersediaan bbm di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mulyoharjo. “Memang terjadi keterlambatan pengiriman bahan bakar Pertalite, akan tetapi semuanya stoknya aman,” kata Pj. Bupati Jepara.
Forkopimda Kabupaten Jepara turut memantau stok LPG di agen Kuwasharjo. Menurut laporan, kebutuhan akan gas LPG di Kabupaten Jepara mencapai 900.000 tabung per hari. Permintaan tersebut didominasi oleh kebutuhan gas 3kg.
“Di Jepara ada 17 pangkalan, saya harap bisa tercukupi sehingga tidak ada masalah,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Jepara akan membuat pendampingan dari kebijakan yang sudah ada. Edy berharap nantinya masyarakat dapat tetap tenang dan beraktivitas normal seiring penyesuaian harga bbm.
Sedangkan ketika ditemui Dandim 0719/Jepara Letkol Inf Mokhamad Husnur Rofiq menuturkan kegiatan ini digelar untuk memastikan harga dipasaran terkait dengan pasca kenaikan bbm.
“Dengan pasca kenaikan bbm kali ini diharapkan masyarakat memahami kondisi pemerintah, dan kita TNI Kodim 0719/Jepara, tentunya wajib mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintah, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat serta memantau perkembangan situasi (Bangsit) wilayah lebih intensif,” ujarnya.
