Penulis : Rismaidi
Kamis 21 Maret 2019
Mukomuko, medianasional.id – Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah merencanakan 20 Maret 2019 mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko, namun kenyataan lain yang terjadi, perihal itu ternyata “Gatot” alias Gagal total. Tentunya tak ada pihak yang mau dipersalahkan tentang gagalnya Musda BMA tersebut. Atau salah siapa negeri ini tak mempunyai BMA ?
Dikonfirmasi via SMS Whatsapp Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdakab Mukomuko, Medi Hartono, membenarkan bahwa Musda BMA tersebut gagal dilaksanakan. Menurut Medi, yang menggagalkan hal itu adalah pihak BMA itu sendiri, sedangkan pihaknya dari Pemkab hanya berkapasitas sebagai fasilitator, jika BMA tersebut hendak atau mau membuka ruang rembuk.
“Intinya, kita hanya sebagai fasilitator, jika BMA itu mau mengadakan Musda. Sementara BMA itu sendiri yang membatalkan rencana itu,” papar Medi Hartono, melalui SMS Whatsapp, Selasa (19/3).
Terpisah, dikonfirmasi via ponsel Ketua BMA Kecamatan Kota Mukomuko, Armin Kelana mengatakan, gagalnya Musda itu dikarenakan BMA terdiri dari dua kubu. Dikatakannya, “Sementara kubu yang lama mengatakan pihaknya yang benar, karena memegang SK dari Bupati Mukomuko di zaman Ichwan Yunus, ujarnya.
Dikisahkan Armin Kelana, sebenarnya pada Tahun 2014 lalu, didalam Musda yang dihadiri oleh BMA dari 15 Kecamatan se Kabupaten Mukomuko, secara aklamasi, Zaharrudin Bizar terpilih sebagai Ketua BMA Kabupaten Mukomuko. Namun entah apa sebabnya, Zaharrudin Bizar tak dilantik oleh Ickwan Yunus sebagai Bupati pada masa itu. Namun lanjut Armin, malah Ali khasan diangkat kembali sebagai Ketua BMA pada masa itu.
“Secara otomatis kubu Zaharrudin Bizar, jelas menolak dilakukan Musda kembali. Karena yang bisa menggagalkan pemilihan Zaharrudin Bizar sebagai Ketua BMA adalah, setelah dilakukankan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), itu jika dinyatakan kubu sebelah menang. Begitulah duduk persoalannya, permasalahan yang sudah agak lama itu,” terang Armin Kelana.
Sementara itu, hal serupa yang dikemukan Armin Kelana, juga diungkapkan Kepala Kaum Berenam Dihulu, Amrin. Dikatakannya, dia tak tahu apa lagi yang hendak dibicarakannya, menyangkut BMA tersebut, dan tak tahu bagaimana penyudahannya jika negeri ini tak memiliki BMA.
“Untuk sekarang ini, saya nggak bisa berbicara lagi. Seharusnya ia, kita harus memiliki badan atau orang adat yang dituakan di dalam kampung ini,” singkat Amrin.
