Mataram, NTB – DPRD Provinsi NTB resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna di Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/4). Catatan strategis ini diharapkan menjadi kompas perbaikan kinerja eksekutif ke depan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik kritik dan rekomendasi legislatif sebagai bagian dari fungsi kontrol untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengakui bahwa tantangan NTB ke depan semakin kompleks. Ia menyoroti tiga isu utama:
Lapangan Kerja: Tingginya tuntutan masyarakat akan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Dinamika Global: Situasi dunia yang terus berubah dan berdampak pada daerah.
Kapasitas Fiskal: Keterbatasan anggaran daerah yang menuntut efisiensi tinggi.
“Kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa. Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas untuk membawa NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” tegas Miq Iqbal.
Momen paripurna ini juga dimanfaatkan Gubernur untuk memperkenalkan lima pejabat Eselon II baru hasil seleksi terbuka (pansel). Para pejabat yang diperkenalkan meliputi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala LHK, Kepala Dispora, Direktur RSUD Provinsi, hingga Kabiro Kesra.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan makin solid sejak awal masa jabatan para pejabat baru tersebut.
