Pemalang, medianasional.id – Biaya rapid test di sejumlah Rumah sakit (Rs) Kabupaten Pemalang tengah menjadi perbincangan dan menuai kritik di jagad media sosial (Medsos). Pasalnya, biaya yang dipatok untuk Rapid test tersebut dinilai terlalu mahal dan tak terjangkau kocek masyarakat Kabupaten Pemalang, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini mayoritas penghasilan mereka terganggu.
Keluh kesah masyarakat Kabupaten Pemalang itu dituangkan dalam komentar postingan berita Medianasional.id yang dibagikan di grup Facebook (FB) Pusat Berita Pemalang. Hingga berita ini diunggah, Minggu (31/5/2020) postingan tersebut sudah mendapat 63 komentar, 152 Like, dan 2 kali dibagikan.
Beragam komentar itu muncul seiring beredarnya foto pengumuman biaya Rapid test di RSUD Dr M Ashari yang ditanda tangani kepala Rs Dr Sunardo Budi Santoso Sp THT-KL M.Kes.
Komentar-komentar itu diantaranya datang dari akun FB bernama @Sukardi
“Haha negeriku miris,,musibah nasional bahkan internasional rakyat sakit disuruh biaya sendiri, rakyat lagi susah bt mkn aja susah,berarti pasal 34 UUD 45 selama ini yg katanya ada teksnya tapi TDK ada dlm kehidupan nyata”, tulis akun FB @Sukardi.
Kemudian datang juga dari akun FB @Emas Khoerudin
“Moso tes covid byre 400 ewu…lah nek rep mgkt krjo kudu gwe iku..drg sangune 250 ewu..jmlh 650 ewu rep nggo mgkt krjo….duuuh…sedihnya..pdhl sdh libur sebulan setengah…apa lgi yg hrs sya juaal..” Tulis akun FB @Emas Khoerudin
Dan masih banyak komentar lainnya.
Melihat dan mendengarkan keluh kesah warga masyarakat Kabupaten Pemalang terkait biaya Rapid test yang mahal, Ujianto Mugi Raharjo SH anggota Komisi B DPRD Pemalang dari fraksi Golkar yang akrab disapa Uut memberikan tanggapannya saat dihubungi melalui whatsApp pada Sabtu (30/5/2020). Ujianto menilai bahwa mahalnya biaya Rapid test dirasa kurang pas dalam situasi seperti ini dimana semua sendi kehidupan terganggu.
“Yaa dalam situasi seperti ini, dimana semua sendi kehidupan terganggu dan utamanya ekonomi maka semestinya hal semacam ini jangan dilakukan, apalagi sampai ada harga-harga semacam itu,” kata Uut.
Uut menambahkan, Rapid test yang digelar secara gratis di tempat-tempat konsenstrasi massa bukan alasan pembanding sebagai pengesan Rapid test berbayar.
“Meskipun negara telah melakukan rapid tes secara gratis di beberapa tempat dimana konsentrasi massa ada disana misalkan Pasar,Mall,Masjid dan tempat tempat lain itu bukan alasan pembanding sebagai pengesan rapid test berbayar menjadi lazim, memang harus kita akui masih banyak orang-orang yang mampu dan berkesadaran tinggi untuk cek sehat covid19 secara murni mandiri”, imbuh Ujianto MR.
Lebih lanjut, Politisi asal Kecamatan Petarukan itu menilai bahwa iklan layanan Rapid test oleh sejumlah Rs di Kabupaten Pemalang telah melukai hati rakyat, ditambah hal yang mengundang kontradiktif dimana para anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bebas biaya.
“Ditambahkan hal yang mungkin sangat kontradiktif adalah kenapa para anggota DPRD dan beberapa ASN bisa bebas biaya tapi justru di layanan negara bagi masyarakatnya malah dibebani biaya dan tercetak dengan design yang begitu artistik sangatlah tidak bijak”, pungkas Uut.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada penjelasan dari pihak RSUD M Ashari Pemalang.
(Eriko GD)
