Raja Ampat, medianasional.id-Usai Rapat dengar pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Raja Ampat di Gedung wakil Rakyat (DPRD) Raja Ampat, Rabu (10/10) pukul 12:10 waktu setempat.
Salah satu tokoh masyarakat Salawati Selatan yang mengatasnamakan diri dari tim seratus (100) menyampaikan kepada sejumlah Jurnalis, dulu memang terjadi pro kontra antara tim dua puluh dua (22) mendukung Salawarti Selatan, dan Tengah menjadi bagian dari daerah Kabupaten Raja Ampat. Sementara tim 100 mendukung Salawati Selatan, dan Tengah bagian dari daerah Kabupaten Sorong.
Dijelaskan, dulu kita memberi kesempatan kepada kabupaten Sorong bisa atau tidak melihat, mendengar memperhatikan keluhan masyarakat Salawati. Terbukti pada tahun 2015 kantor Distrik.Salawati terbakar. Namun, sampai hari ini tidak diperhatikan Pemkab Sorong
” Hingga berdampak kepada pelayanan masyarakat, karena warga Sailolof, Salawati untuk mengurus e-krp harus mengeluarkan uang satu juta rupiah. Karena jarak tempuh Sailolof ke Sorong harus menggunakan dua transportasi, laut dan darat,” kata Bahar Umalelen, Rabu (10/10) pukul 12:15 waktu setempat.
Sehingga hari ini, lanjut Bahar Umalelen, pihaknya ingin bergabung dan menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Raja Ampat.
“Kami dari tim seratus ingin Salawari Selatan, dan Salawati Tengah bergabung menjadi bagian dari daerah Raja Ampat, itu harga mati,” harapnya.
Ditempat yang sama, pimpinan Rapat dengar pendapat, Abas Umlati kepada sejumlah awak media mengatakan, dirinya menyambut baik keinginan masyarakat Salawati yang ingin bergabung menjadi bagian dari daerah Kabupaten Raja Ampat.
“Ini sudah kali ketiga, keinginan mereka mau bergabung dengan Raja Ampat. Keinginan kali ini, kita tanggapi dengan cepat,” kata Abas Umlati, anggota DPRD Raja Ampat dari Partai PDI P.
Pasalnya, kata Abas, selain keinginan masyarakat, pihaknya memiliki dua (2) dokumen penring yang dapat mempermudah Salawati masuk bagian dari daerah Raja Ampat.
Menurutnya, satu peta ia dapatkan dari Mr Stef Vanderkamer yang pernah menjadi KPS Raja Ampat yang berkedudukan di DOM. Kemudian peta tahun 1956 yang saat ini berada ditangannya.
Terhitung mulai hari ini, ungkap Abas, pihaknya memberikan waktu kepada masyarakat Salawati untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah itu tim dari DPRD, dan Pemkab Raja Ampat akan turun ke daerah tersebut,empat atau sampai lima hari pihaknya (tim) berada disana.
” Secepatnya, targetnya kalau bisa tahun depan (2019) Salawati sudah bergabung dengan Raja Ampat,” tandas Abas mengakhiri wawancara. (Zainal)
